APBD Belum Final, Nekad Kunker
23-02-2011
beritasurabaya.net - Sudah menjadi tradisi di lingkungan DPRD Surabaya, doyan kunjungan kerja (Kunker). Bahkan adatnya, setiap habis sidang paripurna, selalu mengisi waktunya atau refreshing ke luar kota.
Liburan itulah yang dibalut dengan Kunker.
Alasannya sederhana, jika liburan tentu biaya yang digunakan adalah dana pribadi. Berbeda dengan Kunker, yang digunakan adalah anggaran negara atau pos di sekretariat dewan. Namun untuk menunjang atau memuluskan acara jalan-jalan tersebut, ada saja hal yang dijadikan alasan untuk study banding.
Rabu (23/2/2011), seluruh Komisi di DPRD Surabaya, lengang. Ini bukan karena hari Sabtu atau Minggu, tapi karena Komisi A-D itu menggelar Kunker berjamaah. Hanya ada beberapa anggota saja yang terlihat di beberapa ruangan. Kunker itu tujuannya Jakarta dengan misi yang berbeda-beda.
Yang patut dipertanyakan adalah anggaran Kunker tersebut. Lagipula, APBD 2011 Kota Surabaya baru kemarin disahkan. Bahkan saat ini, APBD itu akan diserahkan ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi. Tak itu saja, APBD itu juga belum ada Perwali sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya.
Yang jelas, penggunaan anggaran untuk Kunker itu, tak menutup kemungkinan akan berdampak hukum. Lihat saja kasus Kunker di Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Win Hendarso harus diproses hukum lantaran mencairkan dana talangan untuk membiayai Kunker DPRD Sidoarjo dari dana Kasda karena APBD pada waktu itu belum disahkan. Dan hal serupa juga pernah terjadi di DPRD Surabaya yang mana, seluruh anggota harus mengembalikan dananya, karena hasil audit BPK melarang hal tersebut.
Namun kenapa dewan tetap nekad Kunker walau APBD sudah disahkan namun belum diberlakukan?
Salah satu anggota dewan yang kebetulan tak mengikuti kegiatan Kunker, Rusli Yusuf. Anggota Komisi B dari Fraksi Demokrat ini, enggan berkomentar. Dia menyarankan agar masalah itu dikonfirmasi ke pimpinan dewan. "Saya tak mau komentar, silahkan ke pimpinan saja," saran Rusli.
Sementara Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundangan Sekretariat Dewan Emanuel menegaskan, jika dirinya sudah menginformasikan ke Plt Sekwan DPRD Surabaya. "Saya sudah pertanyakan ke Plt (Plt Sekwan DPRD Surabaya Harry Sulistyawati, red), apa yang memerbolehkan Kunker padahal APBD belum disahkan.
Sekadar informasi, sampai saat ini, sejak Januari, sudah ada tiga kegiatan Kunker yang dilaksanakan, padahal APBD belum disahkan. Tentu saja anggaran siluman itu, tak diketahui asal usulnya," terangnya.
Eman, sapaan akrabnya, juga mengaku sudah menyarankan kepada Plt Sekwan agar tak meloloskan Kunker tersebut. Bukan karena apa-apa, tapi karena hal itu pasti akan disoal BPK.
Sayangnya, Plt Sekwan DPRD Surabaya Harry Sulistyawati yang dikonfirmasi enggan berkomentar. Begitu juga dengan Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana yang dihubungi melalui telepon selularnya, juga tak ada jawaban. ries/bsn
