Politik Pemerintahan

DPRD Jatim Akan Selesaikan Raperda Yang Tertunda

13-10-2010

beritasurabaya.net - Badan Legislasi DPRD Jatim berjanji bakal menuntaskan pembahasan Raperda di masa persidangan 2011. Karena hingga kini DPRD Jatim baru menyelesaikan pembahasan tiga Raperda usulan legislatif dan enam Raperda usulan eksekutif.

"Kita sudah menyelesaikan pembahasan sembilan Perda dari Prolegda 2010, yang lain sedang dalam proses termasuk sedang dibuat naskah akademiknya. Ini agak lama karena harus tepat dan dikerjakan oleh pihak ketiga dalam hal ini kalangan akademis perguruan tinggi," papar ketua Badan Legislasi, Fredy Purnomo, SH, Rabu (13/10/10).

Kepada wartawan, Fredy menjelaskan daftar Prolegda 2010 yang didalamnya terdapat 12 usulan Raperda dari legislatif dan 15 usulan dari eksekutif, dengan total 27 Raperda.

Dengan demikian masih terdapat 18 Raperda yang belum selesai dibahas, terdiri dari enam dalam proes pembuatan naskah akademis 12 Raperda, dan sisanya sudah siap diajukan dalam masa persidangan ketiga tahun 2010 serta menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Yang menunggu keputusan pemerintah pusat adalah masalah RTRW karena ada perubahan ketentuan masalah kehutanan. Kita harus menambah jumlah hutan lindung sampai dengan 28%," tambah Fredy.

Fredy juga mengakui, Badan Legislasi Daerah (Banlegda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur ada banyak  Raperda yang belum disahkan oleh dewan. Target yang akan disahkan  23 raperda pada tahun 2010.

Dari  23 raperda tersebut satu raperda dicabut, yakni Raperda Pengendalian Demam Berdarah. Sementara, raperda yang telah disahkan sebanyak tujuh raperda. Tujuh perda yakni Perda Pajak Daerah, Perda Tata Kelola Produk-produk Unggulan Pertanian dan Perikanan, Perda Pengumpulan Sumbangan. Perda Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Pengelolaan Sampah Terpadu, Perda LKPJ Atas Keuangan Tahun 2009, dan Perda P-APBD 2010.

Dengan pengesahan tujuh perda tersebut, dewan memiliki tunggakan 15 raperda yang belum terbahas. Lima belas raperda ini ditambah lagi empat raperda usulan eksekutif, sehingga mempunyai tugas membahas 19 raperda.

Dalam sisa kurang dari tiga bulan ini Banlegda akan membahas enam raperda yakni Raperda Corporate social responsibility (CSR), Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 4/2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 10/2008 tentang Ortganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jatim, Raperda tentang Perubahan Atas Perda No 8/2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jatim, Raperda tentang Kebutuhan Penggunaan dan Peredaran Pupuk Organik di Provinsi Jatim, dan Raperda Perubahan Perda 5/2006 tentang Pembentukan Perda Jatim.

Meski bersamaan dalam pembahasan R-APBD 2011, Fredy optimis bahwa enam raperda ini selesai dalam tahun 2010. Sebab, raperda-raperda ini akan dibahas oleh Komisi, panitia khusus, dan banlegda.

"Dengan disahkannya enam raperda nanti, kita punya 13 perda dalam tahun 2010," imbuhnya.

Sementara sisanya dari pembahasan enam perda, 13 raperda akan dibahas tahun 2011, dengan ditambah 16 raperda usulan legislatif dan eksekutif. wan/bsn