Politik Pemerintahan

DPRD: Pemkot sengaja molorkan RAPBD 2010

16-11-2010

beritasurabaya.net - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Eddi Budi Prabowo menilai Pemkot Surabaya sengaja membuat molor penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD 2009 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2010.

Pasalnya, Pemkot Surabaya baru menyerahkan dokumen KUA PPAS kepada DPRD Surabaya, Selasa (16/11/2010) siang.

Eddi menggugat, kalau alasan terkendala kampanye pemilihan Walikota Surabaya 2010-2015, jelas tidak masuk akal. Sementara bila beralasan Walikota Surabaya yang baru super sibuk dengan aktivitasnya, juga dinilai terlalu mengada-ada.

"Tapi kalau disengaja karena kepentingan tertentu, justru ini yang masuk akal. Bandingkan dengan tahun lalu. RAPBD 2010 sudah ditetapkan pada November 2009 atau 3 bulan sebelum penggunaan ABPD 2010 berjalan. Lho ini sudah mau tutup tahun, KUA PPAS baru diserahkan tadi siang. Ini ada apa ? Apa dewan harus pakai sistem kebut semalaman ?" seru Eddi dengan nada jengkel.

Dia menambahkan, dengan waktu tersisa 1,5 bulan, sangat tidak memungkinkan bagi DPRD untuk mencermati alokasi anggaran yang ada dalam KUA PPAS.

"Kalau penyerahannya pada September atau paling lambat Oktober kemarin, dewan masih ada waktu untuk membahas KUA PPAS yang diserahkan Pemkot Surabaya," ujarnya.

Apalagi sejak Senin (15/11/2010) hingga 20 November mendatang, tukas Eddi, DPRD Surabaya reses. Otomatis, waktu yang tersisa semakin sedikit dan tidak mungkin pembahasan bisa maksimal.

Menurut Eddi, seharusnya Walikota Surabaya yang baru bisa mengatur waktu kapan harus menyerahkan KUA PPAS. Kalau sekadar menyerahkan KUA PPAS dengan waktu mepet, pembahasan seperti apa yang akan diharapkan," sergahnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Surabaya Fatkur Rahman juga mempersoalkan molornya pembahasan KUA PPAS ini. Menurut Fatkur, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 87 yang menyebutkan rancangan KUA-PPAS seharusnya sudah diserahkan kepada anggota DPRD selambat-lambatnya akhir Juni 2010.

"Pada Juli 2010 lalu, DPRD Kota Surabaya sudah mengingatkan kepada Pemkot untuk segera menyerahkan KUA PPAS. Saat itu dijawab bahwa draft KUA PPAS sudah dibuat namun masih diperlukan beberapa poin yang harus dibenahi," ujar Fatkur.

Sekarang sudah November 2010, lanjutnya, sudah sekitar 4 bulan berlalu, banyak masyarakat bertanya apakah ini keteledoran Pemkot dalam membuat perencanaan sesuai jadwal atau ini justru sebuah kebiasaan.

“Sebuah strategi yang senantiasa dilakukan oleh Pemkot agar DPRD Kota surabaya tidak mempunyai waktu yang cukup memelototi kebijakan pemkot dan terkesan kerja rodi dan marathon, tentu, masyarakat yang ujung-ujungnya dirugikan,” ujarnya.

Menurut Fatkur, memang sudah menjadi kewajaran jika APBD tidak selesai sampai akhir tahun ini, maka akan terjadi pemotongan anggaran bernilai miliaran rupiah sebagai sanksi dari pemerintah pusat.

Pemotongan anggaran DAU (dana alokasi umum) selalu dibuat “senjata” agar DPRD tetap ngebut menyelesaian APBD walaupun dalam waktu yang super singkat. bsn2