Wisnu : Eksekutif Tak Paham Aturan
22-11-2010
beritasurabaya.net - Penolakan pembahasan APBD 2011 yang tak didahului dengan pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dinyatakan Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana. Menurut politisi yang juga ketua PDIP Surabaya ini, sesuai aturan dasar, RPJMD harus dibahas lebih dulu.
"Saat ini sudah pergantian wali kota, jadi kepemimpinannya yang baru harus ada acuan kerja. RPJMD itu sebagai acuan selama lima tahun kepemimpinan wali kota. Dari RPJMD itu, bisa ditentukan program kerja tahunan yang akan dijalankan," ungkap Wisnu.
Lebih lanjut diungkapkan, setelah pembahasan RPJMD selesai, maka untuk membahas APBD 2011 tetap diperlukan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Jika RPJMD dan KUA-PPAS selesai, maka bisa membahas APBD-nya. Jadi tidak bisa membahas KUA-PPAS dan APBD diparalel seperti keinginan eksekutif," kata dia.
Tata aturan seperti itulah yang diharapkan harus dipahami eksekutif. Jangan sampai karena mepetnya waktu, eksekutif berdalih bisa membahas KUA-PPAS tanpa didahului dengan RPJMD. Apalagi dengan alasan, RPJMD bisa menggunakan yang lama, walau wali kotanya sudah berganti. ries/bsn
