Interpelasi Tak Penuhi Syarat
23-11-2010
beritasurabaya.net - Gema interpelasi untuk Wali Kota Surabaya atas kenaikan pajak reklame oleh DPRD Surabaya, nampaknya bakal jadi angin lalu saja.
Alasannya, untuk mengajukan interpelasi, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yakni hal yang akan diinterpelasi harus ada kaitannya dengan masalah hajat hidup orang banyak dan masalah tersebut juga ada unsur pidananya.
Akhmad Suyanto Wakil Ketua DPRD Surabaya Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, masalah pajak reklame itu justru tak ada kaitannya dengan kepentingan orang banyak, melainkan kepentingan pengusahanya saja, Selasa (23/11/2010).
Begitu juga dengan kenaikan tarif yang ditetapkan pemkot, tak mengandung unsur pidana sama sekali.
"Kalau kebijakan menaikan tarif reklame yang mencapai 800 persen itu mengganggu kepentingan umum, tak masalah kita interpelasi. Lagi pula kenaikan 800 persen tarif yang ditetapkan pemkot, hanya untuk reklame dengan ukuran besar yang sifatnya membahayakan. Memang ada penataan kawasan reklame, tapi hal itu tak berpengaruh pada kepentingan masyarakat," ungkap Yanto, sapaan akrabnya.
Rencananya, pembahasan untuk interpelasi atas kebijakan pemkot menaikan pajak reklame, akan dibahas di Badan Musyawarah DPRD Surabaya, Rabu (24/11/2010).
Di kalangan dewan sendiri, banyak yang menentang kenaikan pajak reklame tersebut setelah melakukan dengar pendapat dengan beberapa asosiasi pengusaha reklame.
Alasannya, selain pajak reklame diperkuat dengan Perwali 56 dan 57, pembuatan Perwali itu tak berdasar perda, karena Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dibahas Pansus DPRD Surabaya. ries/bsn
Foto: Akhmad Suyanto Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
