Dewan Tidak Bisa Intervensi UMK
23-11-2010
beritasurabaya.net - Dibanding dengan kabupaten/kota di Jawa Timur Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya memang teratas.
Baktiono Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya mengatakan, dengan besaran UMK Surabaya, pihaknya tidak akan intervensi penetapan UMK oleh Dewan Pengupahan selama tidak ada protes dari kalangan para buruh.
"Sebab memutuskan UMK sudah dilakukan sesuai kesepakatan perwakilan kalangan buruh, perwakilan pengusaha dan juga pemerintah yang fungsinya hanya sebatas sebagai mediator saja. Nah, DPRD Surabaya tidak bisa intervensi kalau memang tidak ada yang protes," terangnya, Selasa (23/11/2010).
Baktiono menjelaskan, besaran UMK yang terjadi selama ini biasanya 70% dari besaran KHL. UMK Surabaya 2011 yakni Rp 1.115.000 sudah mendekati 100% dari besaran KHL.
"Kalau dihitung UMK sekarang sudah 95% dari KHL. Artinya, ini sudah ada kenaikan dibandingkan tahun lalu. Untuk itu, pemerintah juga tidak bisa menekan lebih tinggi lagi dari UMK yang ditetapkan mengingat imbas ke depan dengan adanya penutupan beberapa perusahaan," jelasnya.
Baktiono menambahkan, Satu strategi yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah, harus berupaya agar UMK bisa hemat. Ini bisa dilakukan dengan membuat program agar para buruh tidak terlalu banyak keluar uang.
Sebenarnya ini juga sudah dilakukan Pemkot dimana untuk biaya pendidikan negeri dan swasta sudah digratiskan dan biaya kesehatan juga ada Jamkesmas, SKTM dan sebagainya.
"Kami hanya bisa mengawasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surabaya dalam mengawal proses merumuskan kesepakatan UMK Surabaya," tegasnya. wan/bsn
Foto : Baktiono Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya.
