Politik Pemerintahan

Ajukan Interpelasi Dewan Tak Punya Nurani

24-11-2010

beritasurabaya.net - Pembahasan pengajuan hak interpelasi atas kebijakan wali kota Surabaya yang menaikan besaran pajak reklame, mendapat angin segar.

Anggota di tiga Fraksi di lingkungan DPRD Surabaya, APKINDO, Demokrat dan PDS, dikabarkan sudah menandatangani pengajuan tersebut.

Disampaikan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana, usai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Banmus), ada 16 anggota yang sudah menandatangani interpelasi.

Bahkan Wishnu yakin jika usai rapat Banmus dan usulan itu dibawa ke rapat paripurna, pasti lancar.

"Kita yakin 100 persen jika usulan interpelasi wali kota disetujui dewan," tukas Wishnu.

Berbeda dengan Wishnu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Ahmad Suyanto mengatakan, pengajuan hak interpelasi itu tak memenuhi kaidah hukum. Alasannya, dalam pengajuan interpelasi, perlu dilihat apakah kebijakan yang menjadi sebab interpelasi itu merugikan orang banyak dan masuk ke ranah hukum.

"Nyatanya kan tidak demikian. Jika dua hal itu tak dipenuhi, maka interpelasi yang diajukan itu tidak memenuhi aturan hukum, lemah dan kita juga perlu memertanyakan nurani 16 anggota dewan yang dikabarkan telah menandatangani usulan interpelasi tersebut," tukas Yanto, sapaan akrab politisi PKS ini.

Mengapa dikaitkan dengan nurani anggota dewan? Menurut Yanto, yang keberatan atas kenaikan pajak reklame itu bukan masyarakat, melainkan pengusaha periklanan.

"Ada apa ini? Tapi saya tak menuding macam-macam, kita hanya memertanyakan nuraninya saja. Seharusnya kan memahami undang-undang jangan setengah-setengah," tambah dia.

Sementara terkait kenaikan pajak yang besarannya ditentukan pemerintah daerah, menurut Yanto, tak menyalahi aturan. Hal itu disebabkan adanya diskresi dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang membolehkan daerah menentukan besaran pajaknya sendiri.

"Jadi kenaikan yang ditetapkan Pemkot Surabaya, tak menyalahi aturan karena memang ada dalam UU," ungkap Yanto.

Terkait masalah dua Perwali (56 dan 57) tentang Pajak Reklame yang dikeluarkan Pemkot Surabaya, menurut Yanto juga tak menyalahi aturan.

"Pimpinan dewan mengatakan, dua Perwali itu muncul dengan tak mengacu perda. Padahal kita tahu, raperda yang dibahas di dewan adalah Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bukan Perda Reklame. Sementara dua Perwali yang ada adalah revisi dari Perwali yang lama, tentunya Perwali terkait Perda Reklame. Ini kan sudah ada perdanya? Saat wali kotanya Bambang DH, juga bolak-balik merevisi Perwali, kenapa tak dipermasalahkan?" kata Yanto.

Yang jelas, kata Yanto, permasalahan semua ini muncul karena eksekutif diberi hak membuat regulasi sendiri. Bagi Yanto, jika ke depannya tak ingin ada lagi masalah, seluruh regulasi harus dibuat dewan dan eksekutif tak diberi celah membuat regulasi sendiri, termasuk Perwali. ries/bsn

Foto : Akhmad Suyanto Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya