2 Pimpinan DPRD Surabaya diusir dari Paripurna
29-11-2010
beritasurabaya.net - Dua pimpinan dewan diusir saat rapat paripurna DPRD Kota Surabaya dengan agenda pembacaan usulan hak interpelasi, Senin (29/11/2010). Dua pimpinan dewan itu, Wisnu Sakti Buana dan Ahmad Suyanto. Kedua orang dari PDIP dan PKS ini, memilih duduk dikursi anggota saat paripurna agar bisa mengeluarkan pendapatnya. Sebab, jika duduk dikursi pimpinan rapat, mereka tak berhak melakukan interupsi.
Namun karena ada aturan yang jelas, ulah mereka itu diprotes anggota yang lain, seperti Muhamad Sachiroel Alim dari Partai Demokrat. Selanjutnya, dua pimpinan itu tetap bertahan duduk di kursi anggota rapat agar bisa berpendapat. Pimpinan dewan, Wishnu Wardhana pun mengambil keputusan untuk mengeluarkan dua wakil rakyat tersebut.
Selanjutnya sidang paripurna dilanjutkan dengan pembacaan usulan hak interpelasi yang disampaikan Emanuel Lumoindang. Dalam usulan itu disebutkan alasan anggota mengajukan hak interpelasinya terhadap keluarnya kebijakan Perwali 56 dan 57 terkait pengaturan pajak reklame.
“Usulan ini berdasar adanya keberatan dua kelompok pengusaha reklame, PURI dan P3I, kebijakan itu meresakan masyarakat pengusaha, menimbulkan dampak pada dunia kerja dan investasi, serta tariff reklame lebih mahal dari reklame yang sama di Jakarta,” jelas Emanuel.
Disarankan pula dalam usulan itu agar segala bentuk kebijakan strategis, harus disosialisasikan terlebih dahulu. Bukan langsung diberlakukan serta merta. Tak hanya itu, atas turunnya dua Perwali tersebut, DPRD juga sudah membuat surat ke wali kota agar kebijakan itu ditinjau kembali.
Sementara, usai keluar ruang rapat paripurna, Wisnu Sakti Buana menjelaskan kepada wartawan, walau dirinya keluar, tapi anggota Fraksi PDIP tetap bertahan.
“PDIP sudah menginstruksikan kepada fraksi untuk tetap menghadang materi paripurna yang janggal tersebut. Katanya usulan interpelasi sudah melalui Bamus, tapi saat Bamus, Jumat lalu, tak ada agenda materi interpelasi. Di Bamus saja sudah janggal, kok malah dipaksakan untuk diparipurnakan,” tandas Wisnu.
Ketua Fraksi PKS Fatkhur Rahman juga memertanyakan tak adanya kajian yuridis, ekonomis dan teknis untuk menggunakan hak interpelasi. Menurut dia, kajian itu untuk mengetahui apakah kebijakan menaikan pajak reklame itu sangat berpengaruh pada masyarakat umum. “Kita tak ingin DPRD malu karena hanya membela pengusaha, bukan masyarakat umum,” tegas Fatkhur.
Namun saking banyaknya instruksi, paripurna yang hanya mendengarkan pembacaan usulan itu pun ditutup pimpinan sidang. Menurut Wishnu Wardhana, segala pendapat atau keberatan anggota atas usulan hak interpelasi, harus dituangkan dalam pendapat fraksi.
“Hak interpelasi ini sudah kuorum, semula didukung 16 anggota kini bertambah menjadi 25 anggota. Jadi pendapat fraksi akan dibacakan pada paripurna besok, Selasa (30/11/2010),” ujar Wishnu Wardhana. ries/bsn
