Tim Aset Lemah, Ruislag Pemkot Sia-Sia
06-12-2010
beritasurabaya.net - Tim aset Pemkot Surabaya dinilai lemah oleh Komisi A DPRD Surabaya. Ini karena ruislag tanah pemkot dengan pihak swasta, justru merugikan pemkot.
Alhasil, pemkot sampai saat ini kesulitan melakukan sertifikasi lahan lantaran lahan yang diruislag itu ternyata sudah menjadi lahan orang lain.
Hal ini terjadi pada kasus ruislag tanah pemkot di Jemursari. Lahan pemkot tersebut pada 1994 lalu diruislag pihak Rumah Sakit Islam (RSI) dan pemerintah sendiri mendapat ganti lahan yang lebih luas di kawasan Medokan Ayu. Pemkot mendapat ganti lahan seluas 3,2 hektare.
Sayangnya, tim aset pemkot tak segera melakukan sertifikasi lahan. Dan saat pemkot membutuhkan lahan di Medokan Ayu, justru kesulitan. Karena lahan pengganti yang diberikan RSI, ternyata milik salah satu gereja. Tentu saja pemkot merasa tertipu.
Kasus ini pun, sempat dihearingkan di Komisi A. Karena itu, Komisi A yang sudah memahami duduk persoalannya, meminta pihak RSI segera mengganti lahan pemkot. Dan pemkot juga diminta untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.
Irwanto Limantoro anggota Komisi A DPRD Surabaya mengatakan, komisi mendesak agar pihak RSI segera mengganti lahan karena dalam klausul perjanjiannya menyebutkan jika pihak RSI akan mengurus sertifikat dan lahannya tak bermasalah, Senin (06/12/2010).
"Kenyataannya, lahan itu bermasalah dan sertifikasi lahan malah diurus pemkot. Kita menegaskan, jika pihak RSI tak segera menyelesaikan kasus ini, maka kita minta pemkot untuk membatalkan perjanjiannya dan minta pemkot segera mengambil alih lahan tersebut," ungkap Irwanto.
Irwanto menjelaskan, tim aset pemkot juga lemah karena tidak melakukan cross check saat lahan itu diserahkan ke pemkot.
"Sudah beberapa tahun ini lahan pemkot yang diruislag RSI di Jemursari sudah menghasilkan untuk RSI, sementara tanah pemkot sendiri belum menghasilkan apa-apa untuk negara. Kita akan segera menggelar hearing ulang dalam seminggu ke depan, kemarin saat hearing yang datang kan bukan pihak manajemen RSI, tapi kuasa hukumnya. Kita minta semua ini harus jelas," papar politikus Partai Demokrat ini. ries/bsn
