Politik Pemerintahan

Besaran Kenaikan Pajak Tak Boleh Melebihi UU

10-12-2010

beritasurabaya.net - Ada rambu yang harus dipatuhi dalam menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) Pajak Daerah.

Yakni, regulasi yang dibuat eksekutif dan masih dibahas di legislative itu tak boleh keluar dari amanat UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam UU itu, batasan pajak maksimal sudah ditetapkan. Sehingga daerah yang membuat perda-nya, tak boleh menaikan pajak apapun dari yang telah ditetapkan UU.

Jika kenaikan pajak di daerah melebihi yang dipatok UU, maka regulasi daerah itu cacat hukum.

Seperti dijelaskan pakar perpajakan Unair, Prof Djoko Mursinto kepada panitia khusus Raperda Pajak Daerah DPRD Surabaya. Jumat (10/12/2010), Djoko menjelaskan jika di UU 28/2009, telah ditetapkan besaran kenaikan pajak daerah.

"Ini merupakan produk UU yang kedudukannya lebih tinggi dari Perda. Jadi sudah jelas patokan kenaikan pajak yang ditetapkan di UU tersebut. Itu patokan maksimal, jadi daerah bisa menerapkan kenaikan pajaknya menyamai patokan UU atau justru lebih rendah. Kalau melebihi, itu melanggar," papar Djoko.

Dalam UU 28/2009, kenaikan pajak yang ditetapkan diantaranya pajak hotel ditetapkan sebesar 10 persen, pajak restoran 10 persen, pajak hiburan 75 persen, pajak reklame 25 persen, pajak penerangan jalan 10 persen dan pajak parkir 30 persen.

"Ini merupakan local taxing power dari UU 28/2009. Ini sudah jelas prosentase kenaikannya," tambah dia.

Begitu juga terkait penghapusan klausul dari UU 28/2009 untuk diterapkan dalam Perda Pajak Daerah, tentu membuat aturan daerah itu cacat hukum.

"Apa yang dituangkan dalam UU tentu harus dijalankan," kata Djoko Mursinto.

Atas penjelasan tersebut, Sekretaris Pansus Raperda Pajak Daerah Moch Machmud mengaku akan lebih teliti dalam melakukan pembahasannya.

"Memang kita temukan ada penghapusan klausul dari UU 28/2009 dalam raperda ini. Kita tak ingin ada cacatnya dalam regulasi yang telah dibahas legislatif," tegas Machmud. ries/bsn

Foto : Moch Mahmud Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya