FPKS: Perjanjian Kebun Bibit batal demi hukum
18-12-2010
beritasurabaya.net - Berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan tugas Panitia Angket yang membahas Permasalahan Kebun Bibit Kota Surabaya, Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya menyimpulkan bahwa segala bentuk perjanjian yang dikeluarkan Pemerintah Kota yang tidak didasarkan pada aturan dan kaidah hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman memaparkan, Fraksi PKS dapat menyetujui Laporan Hasil Akhir Panitia Angket DPRD Kota Surabaya yang Membahas Permasalahan Kebun Bibit Kota Surabaya.
"Fraksi PKS merekomendasikan agar pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit hendaknya dapat dikelola sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan Ruang Terbuka Hijau dan tidak dikelolakan kepada pihak lain. Selanjutnya Pemerintah Kota harus mengembalikan seluruh pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya tersebut, agar tidak ada pihak yang dirugikan," tegas Fatkur.
Dia juga meminta kepada pihak berwajib agar menindaklanjuti indikasi adanya konspirasi pejabat pemerintah kota dengan pihak lain sehingga terbit perjanjian kerjasama yang tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, guna dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
Fatkur menegaskan, Fraksi PKS juga meminta kepada Pemerintah Kota untuk melakukan langkah-langkah hukum dengan ditemukannya fakta baru berupa perjanjian dengan pihak ketiga yang terindikasi cacat hukum. "Ini agar ditindaklanjuti sebagai bahan Pengajuan Kembali ke Mahkamah Agung sehingga Kebun Bibit dapat kembali ke tangan warga kota," ujarnya.
Dalam rapat-rapat pansus ditemukan fakta bahwa pihak Pemerintah Kota Surabaya dan PT Surya Inti Permata dan PT Floraya Indah Sentosa tidak bisa memberikan dasar yang bisa dipertanggung jawabkan terkait penetapan dana partisipasi kepada Pemerintah Kota sebagaimana tertera dalam perjanjian tanggal 17 Februari 1998 nomor 593/19/402.01.04/98 dengan PT Surya Inti Permata dimana disebutkan “PT Surya Inti Permata memberikan dana partisipasi kepada Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 160.000.000,- setiap tahun sampai berakhirnya hak untuk mengelola lahan tersebut kepada pihak kedua”.
Demikian pula dalam perjanjian tanggal 4 Oktober 2001 nomor 593/2800.2/402.1.2/2001 dengan PT Floraya Indah Sentosa, yang menyebutkan “Atas penyerahan penggunaan tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 perjanjian ini Pihak Kedua diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar Rp 1.450.000.000,- dan harus disetor ke Kas Pemerintah Kota Surabaya.”
Tidak ditemukannya dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana fakta di atas, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah pasal 34 ayat 5 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah no 11 tahun 2001 tentang pedoman pengelolaan barang daerah pasal 33 ayat 4.
Kemudian, berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas, juga menyatakan bahwa Perjanjian Pemerintah Kota dengan PT Surya Inti Permata dan PT Floraya Indah Sentosa baru dapat diproses setelah mendapat izin tertulis dari menteri dalam negeri. Sementara Pemerintah Kota, PT Surya Inti Permata, dan PT Floraya Indah Sentosa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari menteri dalam negeri tersebut.bsn3
