Politik Pemerintahan

Panitia angket DPRD Surabaya akan paksa Risma

30-12-2010

beritasurabaya.net - Panitia angket reklame DPRD Surabaya dapat memaksa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan pihak lain untuk memberikan keterangan. Mereka akan dipanggil sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat sehingga kehadiran mereka tidak dapat diwakilkan.

Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana menegaskan, panitia angket sudah memastikan mekanisme itu setelah berkonsultasi ke DPR RI, Rabu (29/12/2010) di Jakarta.

"Panitia angket diberi wewenang memanggil semua pihak yang dianggap tahu dengan materi angket. Jika pihak yang dipanggil menolak hadir, panitia angket berhak meminta polisi memaksa yang bersangkutan hadir. Keharusan hadir diatur undang-undang. Wakil Presiden Boediono saja hadir sendiri waktu dipanggil panitia angket Century,” ujar Wishnu ketika dihubungi dari Surabaya.

Dia memaparkan, panitia angket akan memulai pemanggilan pada Senin (3/1/2011). Daftar orang-orang yang akan dipanggil sudah ditetapkan panitia angket. Mereka adalah orang-orang yang dipertimbangkan mengerti soal seluk-beluk kebijakan reklame di Surabaya.

"Bu Risma akan dipanggil dalam kapasitas sebagai pribadi, bukan wali kota,” tegas Wishnu.

Dia juga menjelaskan, sebagian sidang panitia angket akan tertutup sebagaimana ditetapkan tata tertib. Namun, sidang dapat dinyatakan terbuka bila panitia dan pihak yang dipanggil memandang perlu.

“Untuk beberapa hal, mungkin akan tertutup akan pihak yang dipanggil dapat memberi keterangan sebebas-bebasnya,” kata Wishnu.

Dia menegaskan, pembatalan dua peraturan wali kota yang mendasari kenaikan pajak reklame tidak berpengaruh pada panitia angket. Pokok bahasan panitia adalah seluk-beluk kebijakan reklame, bukan produk kebijakannya.

“Panitia ingin menggali apakah tidak ada yang disembunyikan dengan penerbitan dua perwali itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Surabaya membatalkan Peraturan Wali Kota nomor 56 dan 57 tahun 2010 yang mengatur kenaikan pajak reklame. Pembatalan itu atas permintaan Gubernur Jawa Timur melalui surat nomro 188/19390/013/2010 tertanggal 21 Desember 2010. Pemkot menerbitkan perwali 70 dan 71 sebagai pengganti.

Sementara Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Suprianto mengatakan, pemprov memang tidak menghitung detil pemberlakuan tarif baru reklame di Surabaya. Pemprov hanya membandingkan tarif baru dan tarif lama. “Kenaikan tarif baru terlalu tinggi, karena itu gubernur minta dibatalkan,” ujarnya.

Permintaan juga didasarkan pada kajian tentang penerbitan peraturan kepala daerah. Penerbitan itu harus memenuhi sejumlah prosedur. Sementara perwali 56 dan 57 dianggap tidak sesuai dengan sejumlah prosedur. Karena itu, harus dibatalkan.

“Semua sudah dijelaskan dalam surat gubernur. Jadi, Pemprov Jatim bukan membela reklame besar atau kecil. Pemprov menyampaikan evaluasi sesuai norma,” ujarnya. bsn2/ries