Luar Biasa, Bahas KUA-PPAS Tiga Hari
03-01-2011
beritasurabaya.net - DPRD Surabaya mengambil langkah super kilat. Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dijadwalkan dibahas hanya tiga hari. Padahal, pembahasan minimal regulasi seperti ini memakan waktu dua minggu.
Pembahasan ini sebenarnya terkait dengan beberapa kali dukomen KUA-PPAS dikembalikan ke pemkot untuk direvisi. Semula, KUA-PPAS dikembalikan karena dinilai tak pro-rakyat. Setelah direvisi, dokumen itu kembali diserahkan ke dewan oleh pemkot pada 30 Desember 2010.
Pembahasan awal, kemarin dilakukan di tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Surabaya. Dalam pembahasan itu, disepakati pembahasan final sampai 6 Januari 2011. Ini dikarenakan, dewan harus ngebut membahas RAPBD 2011.
Ironi, sebelum KUA-PPAS dikembalikan ke pemkot, dewan benar-benar memelototinya. Namun dengan pembahasan kilat tersebut, apakah kontrol terhadap dokumen itu benar-benar berjalan?
Terkait pembahasan kilat tersebut, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana membenarkannya. “Pembahasan itu sudah dimulai. Bamus sudah melaksanakan pembahasan awal. Dijadwalkan, 6 Januari 2011 pembahasan itu sudah final,” ungkap Wishnu.
Mengapa dibahas super cepat? Menurut Wishnu, setelah diminta untuk merevisinya, pemkot pun telah memenuhi saran tersebut. KUA-PPAS yang diajukan, kata Wishnu, ternyata sudah direvisi total. Bahkan hal-hal yang tak diminta untuk direvisi pun, juga direvisi pemkot.
Wishnu juga meminta kepada seluruh anggota dewan, benar-benar memelototi dokumen KUA-PPAS. Sehingga dalam pembahasan final, dewan tinggal mengagendakan pembahasan RAPBD.
“Jika KUA-PPAS pada 6 Januari sudah tidak ada masalah dan disetujui, maka akan segera melakukan pembahasan RAPBD. Tapi kalau memang tak sesuai, maka kita akan kembalikan,” tambah Wishnu.
Perubahan yang sudah dilakukan pemkot terhadap dokumen itu, seperti penurunan anggaran pemberdayaan masyarakat yang mencapai 300 persen. Sementara untuk pos pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, anggarannya dinaikan menjadi Rp 60 miliar. Terkait perubahan itu, dewan siap memertanyakannya ke pemkot pada 6 Januari. (ries)
