Perwali Kembali Dikecam Dewan
04-01-2011
beritasurabaya.net - Kebijakan di pemerintahan kota, terus menjadi sorotan dewan. Beberapa kebijakannya bahkan berimplikasi pada penggunaan hak inisiatif dewan, seperti interpelasi sampai hak angket. Saat ini ada satu lagi kebijakan pemerintah yang dipersoalkan dewan, yakni terbitnya Perwali 49/2010.
Perwali tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan untuk PNS daerah itu menyebutkan tambahan itu berdasar beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan pofesi dan prestasi kerja. Tak hanya reward itu saja yang disebutkan dalam Perwali 49/2010, terkait punishment-nya juga disebutkan.
Seperti pemotongan penghasilan jika terlambat masuk kerja tanpa keterangan akan dipotong satu persen dari gaji per hari, pulang mendahului dipotong dua persen per hari, izin tidak masuk kerja lebih dari dua hari dalam satu bulan dipotong tiga persen per hari dan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong empat persen per hari.
Untuk Pewali ini, dewan juga memermasalahkan tentang mekanisme terbitnya. Ini sama saja dengan Perwali 56 dan 57 yang sudah diinterpelasi dan kini dalam proses hak angket. Pada Perwali terkait kenaikan pajak reklame itu, dewan juga memersoalkan mekanisme penerbitannya.
Untuk Perwali 49/2010, ditetapkan sejak 30 September 2010. Padahal, Tri Rismaharini dilantik menjadi wali kota sejak 28 September 2010. Artinya, baru menjabat dua hari, sudah menerbitkan Perwali 49/2010.
Disampaikan Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Machmud, pihaknya bingung dengan mekanisme terbitnya Perwali tersebut.
“Baru dua hari sudah mengeluarkan Perwali,” kata Machmud, Selasa (4/1/2011).
Untuk Perwali ini, dewan akan memelototi apakah prosedur terbitnya Perwali itu sudah benar atau tidak, apakah dasar hukum diterbitkannya Perwali itu sudah kuat? Hal inilah yang nantinya bakal dipersoalkan wakil rakyat. (ries)
