Laporan Khusus

Polisi Dibantu Lima Lembaga

21-02-2011

beritasurabaya.net - Dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Polri akan dibantu Lima lembaga negara.

Praktis, Polri yang selama ini menjadi penyidik tunggal akan bekerjasama dengan lima institusi dalam upaya penegakan hukum TPPU atau money laundering.

 

"Masing-masing dari enam penyidik dalam UU 8 Tahun 2010 ini memiliki kewenangan sama dalam melakukan penyidikan," kata Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein disela Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Perspektif UU 8/2010 di Hotel Bumi, Jl Basuki Rahmat, Surabaya, Senin (21/2/2011).

 

Lembaga yang nantinya berwenang dalam penyidikan pelaku TPPU adalah, Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Narkotika (BNN), Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC). Dari keenam lembaga tersebut bisa saling memberikan pemaparan dalam setiap penyidikannya.

 

"Dengan begitu akan bisa menyelesaikan kasus secara cepat dan tuntas," kata Yunus yang didampingi Wakajagung Darmono, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi dan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin di ruang Airlangga Hotel Bumi.

 

Dalam paparannya, Yunus juga mengatakan, UU 8/2010 ini juga memberikan keleluasaan bagi perlindungan saksi dan pelapor. Ia menyebut, Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor.

 

"Ketentuan ini sudah jelas tertera di pasal 83 sampai 87 UU 8/2010. Jadi, perlindungannya sudah jelas dan menjadi sebuah kewajiban," jelasnya.

 

Tidak hanya itu, untuk bukti pelaporan nominal uang yang dilaporkan sebagai bagian dari TPPU tidak dibatasi dengan jumlah. Sedangkan, para pelaku TPPU dalam UU 8/2010 bisa dikatagorikan sebagai pelaku tindak kriminal.

 

"Dalam hal ini, kriminalisasi pelaku bisa disanksi dengan jeratan hukum maksimal 20 tahun," katanya.

 

Disinggung temuan Pusat Pelaporan dan Aktivitas Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 42 transaksi mencurigakan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ito Sumardi mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sayangnya, Ito menolak tindaklanjut yang dilakukan Polri selama ini terhadap kasus tersebut.

 

"Maaf, ini bukan konsumsi publik," tegas Ito.

 

Menurutnya, 42 transaksi mencurigakan tersebut masih belum jelas atas nama pribadi individu atau menyangkut institusi Ditjen Pajak. Meski demikian, ia mengaku telah membentuk tim gabungan dari unsur Bareskrim Mabes Polri, KPK dan pegawai internal Ditjen Pajak.

 

"Tunggu saja penyelidikannya, kami akan tuntaskan. Tapi, ini masih dalam proses penyelidikan jadi belum ada titik terang. Kami masih selidiki kemana saja transaksi gelap itu dialirkan," ungkapnya.

  Menanggapi hal tersebut, Ketua PPATK Yunus Husein yang ditemui usai memberikan keterangan pers mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik Polri maupun KPK. "Untuk tindak lanjutnya, mereka (Polri dan KPK, red) yang menanganinya," pungkasnya. wan/bsn

Foto : Sosialisasi Pencucian Uang