Laporan Khusus

Triwulan II 2026, Tren Kinerja Ekonomi Jawa Timur Positif

22-06-2026

Surabaya, beritasurabaya.net - Ditengah ketidakpastian global, kinerja perbankan di Jawa Timur masih menunjukkan tren positif. Ini terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) per April 2026, mencapai Rp840,77 triliun atau naik 5,78 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 (yoy) sebesar Rp794,82 triliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Horas VM Tarihoran, pada Media Briefing Triwulan II 2026, di Kantor OJK Jawa Timur, Senin (22/6/2026).

Pada Media Briefing yang juga menghadirkan narasumber Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Ibrahim; Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan; Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Syaiful Islam dan Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II, Bambang S  Hidayat; Horas melanjutkan, dari sisi kredit perbankan secara umum di Jawa Timur per April 2026 mencapai Rp628,02 triliun atau naik 2,87 persen dibanding April 2025 yang mencapai Rp610,49 persen. Kondisi ini semakin menunjukkan kinerja perbankan di Jawa Timur masih sangat baik.

Untuk penyaluran kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur mencapai Rp67,76 triliun. Secara nasional penyaluran KUR mencapai Rp447,72 triliun, dan di Pulau Jawa KUR mencapai Rp215,43 triliun.

“Outstanding KUR berdasarkan sektor ekonomi 44,25 persennya dari sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan 8,25 persen dan 33,21 persen dari pertanian, perburuan, dan kehutanan. “Berdasarkan sektor ekonomi kredit UMKM dan KUR paling banyak disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran. Outstanding KUR tumbuh secara yoy dengan NPL yang masih terjaga baik. Outstanding kredit UMKM sedikit terkontraksi secara yoy dengan rasio NPL tercatat sebesar 5,45 persen. Dan sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada segmen mikro,”paparnya.

Hal senada disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Ibrahim, bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa diprakirakan masih tetap kuat dengan dukungan konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada Mei 2026, Jawa mencatatkan inflasi sebesar 0,19 persen (mtm) dan 2,91 persen (yoy), terjaga dalam rentang 2,5 ± 1 persen.

Kenaikan harga beberapa komoditas hortikultura menjadi pendorong utama inflasi Jawa Mei 2026, seiring anomali cuaca di tengah harga pupuk dan plastik yang meningkat. “Ke depan, inflasi diprakirakan tetap terkendali pada kisaran 2,5 ± 1 persen melalui efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi erat antara TPIP-TPID,”tukasnya.

Pada Mei 2026 lalu, kata Ibrahim, Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,28 persen (mtm) atau secara tahunan tercatat 3,49 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen. Kenaikan tarif angkutan udara dan beberapa komoditas pangan strategis menjadi pendorong utama inflasi Mei 2026.

Seluruh wilayah Jawa Timur mencatat inflasi bulanan. Surabaya sebagai wilayah dengan inflasi bulanan tertinggi dan Sumenep dengan inflasi tahunan tertinggi. “Kami perkirakan kinerja ekonomi Jawa Timur 2026  tetap solid, dan berada di kisaran 4,9-5,7 persen (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat, serta terjaganya permintaan eksternal. Sedangkan prospek inflasi tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali di rentang sasaran nasional 2,5±1 persen,”tambahnya.

Perwakilan Kementerian Keuangan di Jawa Timur, Saiful Islam memaparkan realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk pendapatan negara tercapai Rp106,08 atau 35,13 persen dari target Rp301,95 triliun. Dari sektor pajak Rp46,86 triliun (32,42 persen dari target Rp144,53 triliun); sektor Kepabean dan Cukai sebesar Rp55,7 triliun (36,70 persen dari target Rp151,17 triliun) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,74 triliun (59,99 persen dari target Rp6,24 triliun).

Sedangkan Belanja Negara tercapai Rp48,52 triliun (42,92 persen dari pagu Rp113,04 triliun). Untuk Pemerintah Pusat Rp18,56 triliun (37,90 persen dari pagu Rp48,97 triliun) naik 32,27 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp29,96 triliun atau 46,76 persen dari pagu Rp64,07 triliun. Ini alami penurunan 11,57 persen (yoy). Surplus Rp57,56 triliun.

“Realisasi belanja menunjukkan tumbuh signifikan 32,27 persen. Ini mencerminkan percepatan eksekusi anggaran di awal tahun. Sekaligus menandakan perbaikan kualitas penyerapan terutama didorong oleh peningkatan belanja pegawai, barang, dan belanja modal yang tumbuh signifikan. Percepatan realisasi belanja dimaksudkan untuk pencapaian target kinerja sehingga dapat mengakselerasi ekonomi sejak awal tahun,”tukasnya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, mengatakan penerimaan pajak masih meningkat stabil di tahun 2026. Ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak sampai dengan Mei 2026, tumbuh 16,24 persen atau Rp46,86 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp40,31 triliun.

“Penerimaan pajak bruto sampai dengan Mei 2026 tumbuh sebesar 9,39 persen dan neto tumbuh  16,24 persen. Ini mencerminkan aktivitas ekonomi regional yang masih terjaga. Penerimaan pajak Neto, PPh Badan & Orang Pribadi dan PPN tumbuh positif,”ujarnya.

Max menambahkan ada empat sektor utama memberi kontribusi sebesar 85,2 persen terhadap penerimaan bruto yakni Industri Pengolahan. Penerimaan bruto tumbuh 6,41 persen ditopang industri pengolahan tembakau yang mengalami peningkatan produksi.

Sektor kedua, perdagangan tumbuh 15,72 persen yang mengindikasikan terjaganya konsumsi rumah tangga serta meningkatnya omzet pelaku bisnis. Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 16,54 persen didorong meningkatnya mobilitas barang dan jasa logistic. Dan sektor Administrasi Pemerintah tumbuh 17,46 persen, dipengaruhi peningkatan aktivitas bendahara dalam belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai.

Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II, Bambang S  Hidayat, dalam paparannya, selain update kinerja LPS II juga menyampaikan update terkait mandat terbaru yakni program Penjaminan Polis Asuransi. Program ini sesuai dengan fungsi LPS yang tertuang dalam UU No 24 tahun 2004 yakni menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi (PA) dan perusahaan asuransi syariah (PAS).

Nantinya LPS juga menjamin polis Asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan PA dan PAS yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Mandat baru ini mengacu pada tren kegagalan perusahaan Asuransi di Indonesia dan dunia.

Kegagalan perusahaan Asuransi di Indonesia memiliki tren yang relatif seimbang antara Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum. Sementara itu, secara global kegagalan lebih banyak terjadi pada Asuransi Umum.

Berdasarkan data tahun 2025, sebut Bambang, di Indonesia tingkat kegagalan dialami oleh perusahaan Asuransi Jiwa 100 persen. Mulai 2011 hingga 2025 jumlah perusahaan asuransi tercatat 17 dengan komposisi Asuransi Jiwa 9 (53 persen) dan 8 Asuransi Umum (47 persen).

Dari 27 negara anggota IFIGS, mayoritas menjamin asuransi jiwa dan umum. Terdapat tiga negara yang penjaminannya hanya berfokus pada asuransi umum yakni Australia, Norwegia dan Polandia.

“Keberadaan Program Penjaminan Polis ini diperlukan sebagai mekanisme penjaminan dan resolusi pada sektor asuransi di Indonesia. Penjaminan Polis ini untuk melindungi pemegang polis, mendorong pertumbuhan industri Asuransi melalui peningkatan trust dan partisipasi masyarakat serta mendukung stabilitas sektor keuangan dengan mewujudkan ekosistem asuransi berkelanjutan,”paparnya.

Bambang menambahkan di 2026 sesuai roadmap Persiapan Penyelenggaran Program (PPP), LPS siap menjalankan PPP, infrastruktur IT dan Core System PPP, melakukan pendaftaran PA/PAS dalam PPP, data calon peserta terkumpul dan tervalidasi, SDM cukup secara jumlah dan kemampuan serta melakukan sosialisasi kepada industri dan masyarakat serta kerja sama dengan stakeholder. “Mudah-mudahan tahun 2027 sudah bisa aktivasi PPP, dengan pengumpulan iuran, surveilans dan data polis,”pungkasnya. (noer soetantini)

Teks foto :

Para narasumber dalam Media Briefing Triwulan II 2026 yang diikuti lebih dari 50 media di Jawa Timur, Senin (22/6/2026). Kiri ke Kanan : Saiful Islam; Max Darmawan, Horas VM Tarihoran, Ibrahim dan Bambang S Hidayat.

Foto : Titin.