Politik & Pemerintahan

BAP Pansus Hak Angket Perwali Telah Ditandatangani

17-01-2011

beritasurabaya.net - Senin (17/01/2011), Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Perwali 56 dan 57 tahun 2010 kembali memanggil semua pihak yang sebelumnya telah diperiksa. Pemanggilan dilakukan untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Adapun pihak yang dipanggil diantaranya, Sekkota Sukamto Hadi beserta ketiga Asistennya, yakni, Hadisiswanto Anwar, Muhlas Udin dan M Taswin.

Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya, Suhartoyo dan Kepada Bidang Pendapatan Pajak Daerah DPPK Kota Surabaya, Joestamdji. Kemudian 5 tenaga ahli wali kota yang diantaranya Don Rosano, Mursyid Murdiyantoro, Tomi, Emanuel Sudjatmoko, Subagyo dan Purwito.

Untuk penandatanganan BAP sendiri, anggota pansus terkesan memaksakan semua pihak yang telah diperiksa untuk mengakui adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan Perwali 56 dan 57 tahun 2010. Kesan dipaksakan tersebut dapat dilihat dari salah satu point pernyataan yang tertuang dalam BAP. Yang berbunyi, Saya memahami, setelah membaca ketentuan yang berlaku prosedur penyusunan perwali menyalahi ketentuan Kepmendagri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001.

Padahal, selama proses pemeriksaan hampir semua pihak yang diperiksa tidak merasa memberikan pernyataan seperti yang tertuang dalam point BAP. Maka dari itu, hampir semua pihak yang diperiksa meminta agar point pernyataan tersebut untuk dihapus dari BAP. Namun, ada juga yang tak mempermalasahkan dengan butir pernyataan tersebut.

Satu-satunya pihak terperiksa yang tak mempermasalahkan point itu dan bersedia menanda tangani BAP adalah Sukamto Hadi yang pertama kali mendapat giliran melakukan penanda tanganan.

Sikap berbeda ditunjukkan Suhartoyo. Setelah selesai mendengarkan pembacaan point penyataan yang dilakukan oleh salah satu anggota pansus, Suhartoyo langsung mengajukan protes.

"Kemarin tentang Kepmendagri tidak ditanyakan. Seperti pemeriksaan dikepolisian, berita acara sesuai hasil pemeriksaan," tegasnya.

Protes Suhartoyo langsung ditanggapi Ketua Pansus Hak Angket Perwali 56 dan 57 tahun 2010, Sachiroel Alim Anwar. Menurutnya, bisa saja point dalam di BAP ditambahkan setelah pihak terperiksa disuruh untuk mempelajarinya, dalam hal ini mempelajari Kepmendagri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001.

"Setelah saudara membaca itu (Kepmendagri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001), apa saudara memahaminya ?" tanya Alim.

Namun, tetap saja Suhartoyo tak bisa menerima point pernyataan tersebut, dan meminta agar anggota pansus mengubahnya sebelum BAP ditanda tangani. Akhirnya point pernyataan diubah menjadi "Sampai saat ini kurang paham prosedur penyusunan perwali seperti Kepmendagri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001". Begitu juga pihak terperiksa lainnya. Mereka langsung meminta kepada anggota pansus agar point pernyataan itu dihapus. Sebab, mereka tidak merasa mengeluarkan pernyataan tersebut.

Usai rapat pansus, Alim menyatakan, Kepmendagri dan Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2001 yang sudah diperbaharui menjadi Kepmendagri nomor 16 tahun 2006 merupakan dasar dalam mengeluarkan kebijakan.

"Dalam pasal lima disebutkan harus dibentuk tim penyusun. Tapi faktanya tidak dibentuk tim penyusun," ujarnya.

Alim lantas menyimpulkan ada kejanggalan dalam proses penyusunan Perwali 56 dan 57 tahun 2010. Salah satunya adalah draf perwali hanya disusun oleh satu orang, yakni, Joestamadji. Padahal Joestamadji tidak selevel dengan kepala dinas, tidak selevel dengan eselon II," ungkapnya. wan/bsn