Panwas Jangan Seperti Macan Ompong
06-07-2010
beritasurabaya.net - Aliansi Wong Cilik Jawa Timur Bersatu (AWCTB) menyerukan agar semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). AWCTB juga menyerukan agar semua pihak menghilangkan semua tindakan yang berbau provokatif. Misalnya dengan pemasangan spanduk yang secara substanstif memberikan pada salah satu pasangan calon tertentu.
Terkait dengan putusan MK untuk menggelar coblosan ulang di lima kecamatan dan dua kelurahan itu, elemen yang pada era Pemilihan Gubernur lalu memberikan dukungan kepada pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) itu meminta agar semua pihak menahan diri.
“Spanduk-spanduk itu kelihatannya sudah mengklaim ada salah satu kandidat yang menang. Ini pembodohan bagi masyarakat karena seolah-olah pilwali sudah selesai,” tegas Nugroho, ketua AWCTB senin (06/07/10).
Menurutnya, coblosan ulang telah diputuskan oleh MK. Sesuai dengan hasil persidangan, MK menilai ada penyelenggaraan pilwali yang tidak sesuai prosedur dengan benar. Karena itu ia menginginkan KPU dan panwas bertindak agar suasana Surabaya tetap kondusif. "ungkapnya.
“Ini harus dibalance oleh KPU dan panwas. KPU dan panwas harus bekerja dengan baik jangan sampai persoalan kemarin terulang lagi,”ujarnya. Nugroho juga menandaskan panwas harus berdiri di posisinya. “Panwas jangan seperti macan ompong yakni kalau ada kejadian provokatif diam saja,” tambahnya.
Pria ini mengutarakan coblosan ulang dilindungi dalam aturan. Dengan putusan MK yang bersifat final, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti putusan tersebut. Ia juga mengatakan masyarakat hendaknya diberikan pemahaman tentang pilwali ulang. “Kalau ini disosialisasikan maka marilah berharap pilwali ulang bisa berjalan dengan baik. Kami juga berharap tidak timbul masalah lagi,” paparnya.
Secara pribadi ia menyatakan putusan MK harus dijadikan pembelajarn demokrasi di Surabaya. Menurut dia, dengan keputusan tersebut berarti MK menilai ada kesalahan yang akhirnya membuat hasil pilwali tidak sesuai. Terlepas siapa yang akan memenangkan pilwali pada coblosan ulang itu, semua pihak juga harus bisa menerima dengan legawa.
“Ini adalah pembelajaran demokrasi. Ini bukan kepentingan tentang siapa yang kalah atau menang,” pungkasnya. bsn4
