Perwali Pajak Reklame Jelas Langgar Aturan
19-01-2011
beritasurabaya.net - Hasil konsultasi Panitia Angket Perwali 56 dan 57 DPRD Surabaya ke Depdagri, sudah bisa diketahui. Dalam konsultasi itu, bisa disimpulkan jika penerbitan Perwali itu ada unsur pelanggaran terhadap aturan pemerintah.
Kepada wartawan, Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana menegaskan, jika ada unsur pelanggaran terhadap Permendagri 23/2001 dan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"Kita mendapat penjelasan dari Bagian Hukum Depdagri, jika terbitnya Perwali 56 dan 57 terkait kenaikan pajak reklame, telah melanggar dua aturan. Yakni Permendagri dan UU. Ini kan jelas melanggar hukum karena yang dilanggar adalah aturan yang lebih tinggi," tandas Wishnu, Rabu (19/01/2011).
Dengan hasil konsultasi itu, semakin memantapkan Panitia Angket DPRD Surabaya untuk memeriksa Wali Kota Tri Rismaharini. Sebelumnya, disampaikan Sekretaris Panitia Angket Adies Kadir, perlu tidaknya melakukan pemanggilan terhadap wali kota, setelah hasil konsultasi ke Depdagri. Kata Adies, dari hasil konsultasi itu nantinya akan dirembuk di internal Panitia Angket, terkait pemanggilan wali kota.
Namun kenyataannya, hasil konsultasi itu membenarkan jika keluarnya Perwali telah melanggar aturan.
Sementara Wishnu menegaskan jika pemanggilan terhadap wali kota akan secepatnya dilakukan Panitia Angket.
"Ini akan secepatnya kita paripurnakan, ini juga sesuai dengan saran Depdagri sebagaimana yang tertuang dalam UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah," kata Wishnu.
Setelah semua pemeriksaan selesai dan diparipurnakan, makan akan dikeluarkan keputusan untuk hak menyatakan pendapat dewan. Dari situ, kasusnya akan diserahkan ke kepolisian atau tidak. Tentunya jika ada unsur pidana, maka kepolisian yang akan menindaklanjutinya.
"Kalau hanya masalah pelanggaran administrasi, cukup dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung," jelas dia. ries/bsn
