KPU Surabaya Belum Ajukan Anggaran Coblos Ulang
08-07-2010
beritasurabayanet - KPU Surabaya belum mengajukan rancangan anggaran yang diperlukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk pelaksanaan coblos ulang dan penghitungan ulang Pemilukada Surabaya. Padahal deadline coblos ulang dan penghitungan ulang pemilukada Surabaya tinggal tujuh minggu.
Sementara itu, Pemkot Surabaya sendiri masih sibuk mempertanyakan ketentuan dan landasan hukum masalah ini.
Jika masalah ini berlanjut, dikhawatirkan waktu coblos ulang dan penghitungan ulang ini melebihi ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni 60 hari sejak ada putusan MK (maksimal 31 Agustus 2010).
Asisten 1 Sekkota Surabaya Hadisiswanto Anwar menyatakan Pemkot Surabaya masih menunggu pengajuan anggaran dari KPU Kota Surabaya.
"Dalam pengajuannya nanti KPU harus menyebutkan cara dan metode coblos ulang dan penghitungan ulang. Apakah teknisnya dilakukan di tingkat TPS, PPK atau KPU. Karena hingga kini KPU belum menentukan cara dan metodenya. Jadi masalah penganggaran juga belum bisa,” kata Hadi di Surabaya, Kamis (8/7/2010).
Guna menuntaskan persoalan anggaran pencoblosan ulang dalam Pemilukada Kota Surabaya ini, Hadi sudah berkonsultasi dengan Biro Pemerintahan Pemprov Jatim. Namun biro pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan.
Dia mengungkapkan dalam waktu dekat, Pemkot Surabaya berencana ke Jakarta berkonsultasi ke Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Kemendagri.
“Kami akan kirim surat dulu, setelah itu baru ke Jakarta,” tegas Hadi.
Secara terpisah, Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito memastikan akan menyelesaikan proses coblos ulang dan penghitungan ulang sebelum 60 hari seperti yang diinstruksikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mengenai anggaran yang belum jelas, Eko menegaskan bahwa hal itu masih dalam pembahasan dan masih dalam proses konsultasi dengan pihak terkait seperti Kemendagri, KPU Pusat dan MK.
Menurut dia, anggaran coblos ulang ini baru disusun jika pihaknya sudah mendapat kepastian terkait teknis dan metode coblos ulang dan penghitungan ulang.
“KPU tidak boleh grusa-grusu karena masalah ini sangat rawan dipermasalahkan secara hukum. Namun kami tegaskan bahwa semua proses akan selesai sebelum 60 hari,” kata Eko.
Dia juga menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya mengenai sumber anggaran pencoblosan ulang nanti.
"Entah itu dari dana sisa tahap satu atau jatah tahap kedua, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkot. Kami hanya mengajukan saja, diambilkan pos mana itu urusan pemkot,” tandasnya.
Menanggapi desakan DPRD Kota Surabaya agar KPU membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dulu sebelum penganggaran coblos ulang, Eko menyatakan hal itu tidak mungkin dilakukan karena sesuai aturan.
LPJ dilakukan maksimal tiga bulan dari seluruh proses pemilukada, atau tiga bulan setelah pelantikan wali kota/wakil wali kota baru.
“Oleh karena itu, kami berharap semua bisa mengerti aturan yang ada,” ujar Eko.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Machmud mendesak KPU segera membuat LPJ jika ingin anggaran coblos ulang dan penghitungan ulang disetujui dewan. Dia juga tegas menyatakan tidak akan menambah anggaran KPU diluar anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 67 miliar dalam APBD 2010. Pasalnya, dalam pemilukada lalu KPU belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. bsn4
