Anggaran Pendidikan Dikalahkan Belanja Pegawai
10-02-2011
beritasurabaya.net - Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi di DPRD Surabaya terhadap nota keuangan RAPBD 2011, beberapa fraksi memberikan tanggapan miring.
Hal ini sebagai koreksi atas pengajuan nota keuangan tersebut. Beberapa pandangan fraksi menilai jika nota keuangan RAPBD yang diajukan pemkot itu dianggap ambisius dan tak mencerminkan keberpihakan ke warga miskin.
Seperti yang disampaikan Fraksi Damai Sejahtera, melalui juru bicaranya Rio Pattiselano, pemkot terlalu ambisi dalam membelanjakan anggarannya, melebihi pendapatannya. Dengan begitu, yang terjadi justru kurangnya anggaran.
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan Herlina Harsono Nyoto menyoal seputar kucuran dana sebesar Rp 9,459 miliar untuk 881 pos PAUD. Padahal, menurut Fraksi Demokrat, PAUD di Surabaya mencapai ribuan pos. Fraksi ini pun meminta tanggapan wali kota soal pembatasan bantuan dana untuk PAUD.
"Kenapa dalam laporan pemkot disebutkan ada 500 ribu warga miskin, namun yang mendapat bantuan dari program Bappemas KB dengan anggaran sebesar Rp 16 miliar ini hanya 1.487 warga miskin saja. Ini membuktikan jika wali kota tidak berpihak pada masyarakat kecil," ungkap Herlina, Kamis (10/2/2011).
Sementara Fraksi APKINDO menilai peningkatan pendapatan dengan menaikan pajak, justru bisa menjerat masyarakat. APKINDO juga menyoroti soal kenaikan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 1,433 triliun. Namun kenyataannya, dana sebesar Rp 890 miliar justru untuk belanja langsung, sementara untuk belanja tidak langsungnya hanya sebesar Rp 563 miliar.
"Walau anggaran pendidikan dipatok lebih dari 20 persen atau mencapai 36 persen, tapi anggaran itu justru habis untuk belanja pegawai yang mencapai 61,25 persen, bukan untuk program pendidikannya," ungkap Hafid, juru bicara Fraksi APKINDO.
Berbeda dengan APKINDO, Fraksi Golkar menyoroti tentang tingginya angka putus sekolah. Pemkot menyuguhkan data hanya 0,05 persen, padahal dari data Golkar, angka putus sekolah melebihi suguhan angka Pemkot.
Sementara Fraksi PDIP justru memberikan komentar datar. Fraksi ini hanya meminta SKPD mampu menanggulangi kemiskinan di Surabaya. ries/bsn
