Pembahasan PAW Tunggu Muscab
11-02-2011
beritasurabaya.net - Pelaksana tugas ketua DPC Partai Demokrat Surabaya masih bisa mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggotanya yang duduk di DPRD Surabaya.
Begitu juga dengan wacana sanksi terhadap beberapa anggota Fraksi Demokrat yang akan di PAW karena terlibat dalam pemakzulan wali kota Surabaya.
Menurut Pelaksana tugas Ketua DPC PD Surabaya Gondo Radityo Gambiro, dirinya memiliki wewenang yang sama dengan ketua definitif, begitu juga dengan usulan PAW terhadap anggota fraksinya di DPRD Surabaya. Namun, saat ini, yang dilakukan pihaknya adalah melakukan konsolidasi partai dan fraksi untuk menata kerja ke depan.
"Kalau masalah PAW kepada beberapa anggota, memang belum ada bahasan di tingkat DPC. Biasanya, masalah itu juga akan dibahas dalam musyawarah cabang," ungkap Gambiro, Jumat (11/2/2011).
Lebih lanjut Gambiro menjelaskan, DPC atau DPD hanya berhak melayangkan usulan untuk PAW, namun kebijakan itu tetap ada pada DPP.
"Meski tidak ada usulan, DPP bisa mengambil sikap untuk melakukan PAW," terang dia.
Kabarnya, pasca keluarnya rekomendasi Panitia Angket atas Perwali 56 dan 57, ada tiga anggota Fraksi Demokrat yang diancam terkena sanksi PAW. Mereka adalah Mochamad Machmud, Muhammad Anwar dan Ernawati. Sementara empat anggota seperti Wishnu Wardhana, Irwanto Limantoro, M Sachiroel Alim dan Agus Santoso, terancam dipecat dari partainya.
Namun hanya Wishnu Wardhana yang sudah mendapat sanksi, yakni dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPC PD Surabaya. Pemberian sanksi ini atas rekomendasi tim verifikasi gabungan, DPP dan DPD PD Jatim.
Sementara terkait arahan pusat jika Demokrat adalah partai yang menjadi mitra pemerintah, juga tak selalu harus tunduk dengan kebijakan di daerah, khususnya Surabaya yang wali kotanya berasal dari partai lain. Menurut Gondo, perbedaan yang ada di Surabaya itu bisa saja terjadi tapi perbedaan itu tetap harus disinergikan. ries/bsn
