Terkait Coblos Ulang, KPU Surabaya Diminta Menahan Diri
16-07-2010
beritasurabaya.net - Keputusan KPU yang akan menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan ulang Pemilukada Surabaya pada tanggal 1 Agustus 2010 nampaknya perlu di tinjau ulang, karena Panwaslu kota Surabaya menganggap keputusan KPU terlalu terburu - buru.
Suparno anggota Panwaslu mengatakan, menurut panwas, tenggat waktu 16 hari (mulai hari ini, hingga tanggal 1 Agustus) sangat tidak memungkinkan untuk melewati tahapan - tahapan dalam melaksanakan coblos ulang. Bahkan dalam penentuan waktu coblos ulang kali ini, KPU terkesan terburu - buru, pasalnya masih banyak tahapan yang harus dilalui oleh KPU dalam menggelar coblos ulang, " terang Suparno, Jumat (16/07/10).
"Saya rasa keputusan ini kok terlalu memaksa, kita semua sudah tahu, bahwa sisa waktu yang ada saat ini mustahil untuk melewati tahapan coblos ulang dengan benar sesuai dengan undang - undang," ujar Suparno.
Suparno menegaskan, salah satu tahapan yang harus dilalui oleh KPU adalah lelang logistik, proses lelang logistik sendiri memakan waktu lebih dari satu minggu. Masih menurut Suparno. "Sesuai kepres 80 tahun 2003, pembelanjaan diatas 50 juta, harus melalui tahapan lelang. dan itu membutuhkan waktu lebih dari satu minggu, apa KPU mampu, " tanya Suparno.
Suparno menghimbau, agar KPU melaksanakan tugasnya secara serius, agar tidak terjadi kesalahan seperti yang sudah terjadi,jangan asal terlaksana saja," tegasnya
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, yang menilai keputusan KPU dalam menentukan coblos ulang pada 1 Agustus 2010 dinilai tergesa - gesa dan tidak masuk akal, pasalnya sampai saat ini DPRD Surabaya melalui badan musyawarahnya, belum membicarakan agenda pemilukada, terutama masalah anggaran.
Musyafak mengibaratkan KPU sebagai orang yang akan punya hajat, jika mengikuti pentahapan, tentu orang yang punya hajat akan mencari tahu kekuatan anggaran serta dari mana dana didapat yang akan dipergunakan untuk hajatan. Tapi yang dilakukan KPU saat ini adalah menentukan tanggal hajatannya, tetapi belum tahu kepastian anggarannya.
"ibarat orang mau punya hajat, yang dipikirkan pertama pasti anggarannya, lha ini kok mikir tanggalnya dulu, apa tidak aneh," tanya Musyafak penuh keheranan.
Musyafak menegaskan, bahwa sampai saat ini DPRD Surabaya masih belum tahu, asal anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan coblos ulang pemilukada Surabaya, pasalnya anggaran yang diajukan untuk pemilukada lalu, hanya mencakup untuk pelaksanaan pencoblosan tahap satu dan dua. jika dipaksakan menggunakan anggaran tahap dua, sudah tentu akan berbuah pada jalur hukum. Musyafak juga menambahkan, bahwa dirinya tidak setuju dengan penetapan tanggal coblos ulang yang dilakukan KPU.
"Secara pribadi, maupun sebagai Ketua Tim pemenangan pasangann Dimaz, saya tidak setuju dengan keputusan KPU. ini terlalu memaksa," jelas Musyafak.
Jika melihat mekanisme coblos ulang yang ada, KPU dinilai terlalu berani menentukan tanggal, pasalnya untuk proses penentuan anggaran saja, masih membutuhkan waktu yang tidak pendek, harus melewati persetujuan DPRD melalui pengajuan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) yang diajukan Pemkot. Untuk itu, Musyafak meminta agar KPU menahan diri dan mengikuti tahapan yang benar, sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya. bns4
