Kasus Pemilukada Blitar Dilimpahkan Kekejaksaan
16-07-2010
Blitar-beritasurabaya.net - Akhirnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) menetapkan empat tersangka dalam kasus pidana Pemilukada kota Blitar. Kini, berkas kasus ke empat tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Blitar untuk dilanjutkan ke proses persidangan di PN Blitar.
Hal ini diungkapkan oleh Kasatreskrim Polresta Blitar AKP Purdiyanto. Dari 7 kasus pelanggaran pidana yang dikirim oleh Panwas Kota Blitar ke Gakumdu hanya ada 4 kasus yang sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan serta dilimpahkan ke Kejaksaan. Untuk 3 kasus lainya hingga sekarang masih dilakukan penyelidikan lanjutan melalui gelar perkara yang dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga semua kasus pidana pemilukada kota Blitar bisa ditindaklanjuti sesuai aturan dan hukum yang ada," terang Purdiyanto di Mapolresta Blitar, Jumat (16/0710).
Purdiyanto juga menegaskan, untuk para tersangka yang berkasnya telah dilimpahkan yakni LS, HB, dan AS. Dimana meski ketiganya bukan resmi sebagai tim sukses pasangan calon walikota namun terbukti melakukan kegiatan untuk kepentingan pasangan calon terpilih yaitu Samanhudi Anwar-Purnawan Buchori. Mereka terbukti melakukan kegiatan money politik untuk memenangkan pasangan cawali dan cawawali tersebut. Dan untuk tersangka lainya yakni PB yang juga cawawali terpilih telah terbukti melakukan kampanye diluar jadwal pada Pemilukada bulan Mei 2010 lalu.
"Itu didasarkan oleh sejumlah bukti yang berhasil kami dapatkan untuk menjerat keempat tersangka tersebut dalam kasus pidana Pemilukada," paparnya.
Purdiyanto menambahkan, meski status keempat orang tersebut sudah sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan. Hal itu sesuai dengan undang-undang dimana penyidik tidak bisa melakukan penahanan selama syarat penahanan obyektif tidak terpenuhi.
"Dan mereka para tersangka dijerat dengan UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan ancaman hukuman maksimal dibawah 5 tahun penjara,"jelasnya.
Untuk diketahui, sejumlah elemen masyarakat Kota Blitar berulang kali mendesak agar kasus pidana pemilukada diusut tuntas. Desakan tersebut diantaranya berasal dari Aliansi Rakyat Melawan Politisi Busuk (ARMPB) Kota Blitar.
Seperti yang disampaikan Ketua ARMPB, Triyanto, kasus pidana dalam Pemilukada harus ditindaklanjuti dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, pihaknya akan selalu mengawal dan mendesak penindakan kasus pidana pemilukada di Kota Blitar sampai diputuskan siapa yang bersalah dan tidak bersalah di Pengadilan.
"Maka dari itu, ARMPB akan terus melakukan aksi tanpa lelah agar kasus pidana pemilukada ditindaklanjuti dan diselesaikan sampai tuntas serta tidak boleh dibiarkan begitu saja," tutur Triyanto beberapa waktu lalu dalam aksinya di depan Mapolresta Blitar. ach/bsn
