Anggaran Yang Belum Pro Rakyat
01-09-2010
beritasurabaya.net - Rp10,5 miliar anggaran belanja yang disetujui dalam Perubahan APBD Jatim 2010, Sekitar Rp 380 miliar dari total anggaran ternyata tidak dialokasikan untuk program kerakyatan Gubernur Jawa Timur. Ratusan miliar Rupiah anggaran ini digunakan untuk program yang tidak mendesak termasuk merenovasi gedung perkantoran dan pengadaan mobil dinas tambahan.
Padahal sebagaimana dalam ketentuan PP 58/2005 tentang Penggelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penggunaan anggaran harus mendahulukan kepenntingan mendesak seperti masalah pendidikan, kesehatan atau penanganan bencana.
Malik Effendi Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Jatim mengatakan, ada sebesar Rp380 miliar yang penggunaan anggarannya tidak urgent. Sehingga, menurut Malik, selain tidak sesuai dengan semangat PP 58/2005 juga tidak sesuai dengan program APBD Untuk Rakyat sebagaimana janji Gubernur Soekarwo.
Terkait dengan hal itu, Malik meminta agar Guibernur sebagai pemegang otoritas anggaran tertinggi di Pemprov Jatim agar mengkaji ulang penggunaan anggaran tersebut bahkan kalau perlu melakukan penundaan pencairan.
”Gubernur sebagai pemegang keuangan diharapkan menunda pencairananggaran yang bertentangan dengan PP 58 dan tidak berpihak pada rakyat,” ujar Malik, Rabu (01/09/10).
Memang dari data Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) PAPBD 2010 menyebutkan, sejumlah anggaran belanja yang tidak sesuai semangat PP 58/2005 terjadi di beberapa pos anggaran Pemprov.
Salah satunya seperti pembangunan gedung Pemprov Jatim senilai Rp4,3 miliar dari anggaran sebelumnya pada APBD sebesar Rp.45 miliar menjadi Rp.49,9 miliar di P-APBD.
Kondisi ini juga terjadi untuk pembangunan dan rehab sarana dan prasarana gedung negara Grahadi sebesar Rp1,02 miliar dari APBD sebesar Rp1 miliar bertambah pada P-APBD 2010 menjadi Rp2,02 miliar.
Untuk Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana angkutan sungai dan penyeberangan sebesar Rp9 miliar dana P-APBD 2010, dimana sebelumnya pada APBD 2010 dianggarkan Rp49,8 miliar. Sehingga pada P-APBD 2010 tersebut bertambah menjadi Rp58,8 miliar.
Pengadaan, sarana dan prasarana aparatur negara sebelum perubahan (APBD Tahun 2010) sebesar rp 3,4 miliar menjadi Rp 5,5 miliar (Anggaran PAPBD Tahun 2010).
"Jadi untuk kebutuhan sarana dan prasarana ini, ada tambahan Rp 2,1 miliar," papar Malik yang juga anggota Fraksi PAN.
Anggota Komisi D DPRD Jatim itu juga menjelaskan, dari P-APBD tersebut akan diajukan evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
”Kita juga meminta agar Mendagri untuk mengevaluasi, karena nilainya mencapai Rp380 miliar,” tegasnya.
Terkait dengan itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, pihaknya melihat banyak kebutuhan yang diharapkan dalam P-APBD 2010. Di dalamnya juga ada penanganan pembangunan serta mencukupi kebutuhan yang dirasakan masyarakat.
Pihaknya juga membantah kalau ada aliran uang untuk pengesahan P-APBD ke pimpinan dewan. ”Tidak ada aliran uang seperti itu. Itu semua kabar yang tidak benar,” pungkas Pakde. bsn4
