PKS Ambil Sikap Terkait Isu Gratifikasi
07-09-2010
beritasurabaya.net - Menanggapi hebohnya isu adanya dugaan gratifikasi Rp. 500 juta di kalangan anggota DPRD kota Surabaya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bahwa kader PKS di DPRD masih tetap istiqomah.
Ibnu Shobir Ketua DPD PKS Surabaya mengatakan, bahwa kader PKS tidak ada yang terlibat dalam kasus itu. Dan hingga saat ini kader PKS masih memegang teguh jargon partai yakni bersih hati.
"Aspek ini terus dijaga, kalau sampai ada kader yang terlibat dalam hal-hal seperti itu, akan diproses dan sanksinya tergantung dari jenis pelanggarannya," tegas Shobir, Senin malam di sela buka puasa (06/09/10).
Shobir menyatakan, memang isu dugaan gratifikasi di DPRD Surabaya sangat santer didengarnya. Terlebih fraksi PKS di DPRD dan DPD PKS Surabaya selalu membahas hal-hal yang terjadi di dewan dalam rapat pleno partai.
Oleh karena itu, lanjutnya, untuk membersihkan citra DPRD Surabaya dan meningkatkan good governance, isu dugaan gratifikasi harus di usut tuntas. Jangan sampai isu terus bergulir tapi tidak ada penyelesaian hukumnya.
Untuk diketahui, isu adanya dugaan gratifikasi Rp. 500 juta, mulai mengemuka awal Agustus 2010. Sebagian anggota DPRD Surabaya diduga menerima dana total Rp 500 juta. Dana itu untuk memuluskan pengesahan APBD Surabaya 2010.
Dana diserahkan dua tahap kepada pimpinan DPRD. Penyerahan pertama di Jakarta dan selanjutnya diserahkan di Surabaya.
Penyerahan di Surabaya setelah ada pertemuan di rumah salah satu tokoh politik nasional asal Surabaya.
Akibat dari isu itu, pihak Kejaksaan mulai melakukan pemeriksaan pada anggota dan unsur pimpinan. Hanya saja, Wishnu Wardana Ketua DPRD Surabaya membantah soal dugaan gratifikasi di lembaga yang dipimpinnya termasuk adanya pemeriksaan dari Kejaksaan.
Wishnu mengatakan, pemeriksaan anggota DPRD Surabaya harus mendapat izin gubernur. Jika dapat izin, undangan pemeriksaan dikirimkan lewat pimpinan DPRD.
“Saya tidak soal izin ke gubernur. Saya hanya memastikan sampai saat ini tidak ada surat apapun dari kejaksaan. Saya malah ragu kasus itu benar-benar ada,” terangnya.
Dan sebagai pribadi maupun pimpinan DPRD, Wishnu tidak pernah mendapat laporan soal dugaan gratifikasi itu. Jika tahu, ia meyakinkan akan melaporkan sendiri kasus itu. Sampai sekarang, tidak jelas siapa yang punya bukti atas kasus itu. Hanya isu saja dan sulit dipertanggungjawabkan. wan/bsn
