Pansus DPRD Surabaya kebut Raperda Izin Gangguan
20-09-2010
beritasurabaya.net - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Retribusi Izin Gangguan DPRD Surabaya terus menyempurnakan Raperda. Karena Raperda ditarget bakal diparipurnakan pada 5 Oktober 2010 mendatang.
Untuk penyempurnaan Raperda, Reni Astuti, Ketua Pansus Retribusi Izin Gangguan, menyatakan Pansus membutuhkan banyak masukan terutama dari para stakeholder yakni Apindo dan Kadin Surabaya. Ini terkait dengan azas manfaat yang diperoleh stakeholder selama pelaksanaan Perda Retribusi Izin Gangguan yang lama.
“Pansus ingin tahu seberapa besar retribusi yang ditarik pemerintah bisa dikembalikan dalam bentuk pelayanan yang maksimal pada dunia usaha,” ujar Reni, Senin (20/9/2010),
Sementara itu, Sachiroel Alim, anggota Pansus mengatakan dengan diundangnya Apindo dan Kadin Surabaya, ada dua hal yang ingin dicapai, yaitu Pansus bisa mengurangi dampak gangguan yang dihasilkan dunia usaha. Di sisi lain, bisa mendorong dunia usaha yang baru tumbuh.
"Kalau kedua hal itu terealisasi, dunia usaha di Surabaya bisa terayomi, terwujud adanya keterbukaan Surabaya dalam pengutipan biaya melalui retribusi izin gangguan. Dengan demikian, ini bisa menarik investasi lebih banyak di Surabaya,” kata Alim.
Sementara itu, Unggul Rooseno dari Kadin Surabaya, mengatakan memang belum membaca secara detail Raperda Retribusi Izin Gangguan yang akan diparipurnakan pada 5 Oktober mendatang. Namun UNGGUL menyarankan, penyebutan gangguan yang ada dalam Raperda hendaknya lebih diperjelas. Begitu pula dengan pengusaha yang sudah mempunyai izin mau diapakan, harus ada penjelasan serta perlunya pencantuman kapan izin berlaku.
“Hal-hal yang sudah rinci perlu diperjelas lagi. Pasalnya, ini menyangkut harkat hidup orang banyak. Jangan sampai Raperda yang nantinya disahkan jadi Perda justru membuat masyarakat merasa dimanipulasi aturan. Begitu pula dengan batas wilayah pemberlakukan aturan juga harus jelas,” tegas Unggul.
Dia meminta Pansus agar Kadin dilibatkan dalam penyusunan Raperda ini untuk pembinaan dan pengawasan pelaku usaha. Ini sesuai dengan keberadaan Kadin yang menjadi media pelaku usaha.
Sedangkan Eko Haryanto, dari Bagian Advokasi Apindo Surabaya mengatakan jujur pihaknya belum tahu banyak soal adanya Raperda Retribusi Izin Gangguan. Namun dengan diundangnya Apindo dalam dengar pendapat bersama Pansus, memberikan informasi penting yang akan disampaikan anggota Apindo. hid/bsn
