Pemkot Siap Pungut Pajak
24-09-2010
beritasurabaya.net - Untuk memaksimalkan tugas pemerintahannya khususnya bidang perpajakan. Pemkot Surabaya siap memungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 2011. Ini berarti 3 tahun lebih maju dari target nasional yang ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelimpahan PBB dan BPHTB ke Pemerintah Kabupaten/Kota jadi Pajak Daerah, yakni 2014.
Usai dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya, Jumat (24/09/10). Suhartoyo Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya mengatakan, pemkot Surabaya telah untuk memungut sendiri PBB dan BPHTB berdasarkan intrumen pendukung yang sudah ada.
“Mulai dari personel sudah siap, prasarana yakni perangkat sistem komputer juga sudah siap. Sebanyak 682 ribu obyek pajak sudah kita input tinggal ditagih saat pelaksanaan di 2011. Sedangkan peraturan sudah siap Raperda PBB yang sekarang ini tinggal menunggu pengesahan DPRD Surabaya serta pembiayaan. Kita optimis pada 2011 bisa dilaksanakan,” kata Suhartoyo.
Suhartoyo menjelaskan, dengan dipungutnya PBB dan BPHTB, Surabaya akan jadi lebih mandiri dalam pengelolaan APBD. Target pungutan PBB yang selama ini diraih Surabaya hanya 64,8% dari hasil pungutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, bisa jadi 100% dengan dipungut sendiri.
“Hasil PBB yang tertagih oleh pusat pada 2009 lalu sebesar Rp 308 milyar. Tahun 2010 ini, target Surabaya Rp 421 milyar. Dan tahun 2011 dengan kita pungut sendiri menargetkan Rp 600 milyar,” paparnya.
Sementara itu, M Machmud Ketua Pansus PBB mengatakan, dengan perangkat yang sudah disiapkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya, pihaknya tinggal pembahasan detil dalam Raperdanya.
Banyak hal yang tertuang di Raperda, diantaranya, pembiayaan pelaksanaan penagihan PBB. “Kita akan berdayakan RT dan RW melakukan penarikan ke obyek pajak sesuai data yang diberikan Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Biaya yang dialokasikan totalnya sebesar Rp 8 milyar.
“Ketua RT minimal menagih 1000 SPPT dengan biaya Rp 250 per SPPT. Dengan cara seperti ini, PBB yang bisa ditagih akan lebih besar karena akurasi obyek pajak sudah dilakukan Dinas Pajak dan langsung ke sasaran melalui Ketua RT,” jelas Machmud.
Machmud juga menambahkan, dengan penarikan PBB yang dilakukan Pemkot Surabaya, obyek pajak kategori kecil yakni ditarik pajaknya 20 ribu per tahun akan ditingkatkan nilai jual obyek pajak (NJOP)-nya yang semula Rp 8 juta jadi 15 juta. Obyek pajak kategori kecil ini jumlahnya mencapai 39 ribu wajib pajak. wan/bsn
