Pelantikan Walikota, Belum Bisa Dipastikan Waktunya
24-09-2010
beritasurabaya.net - Jadwal Pelantikan Tri Rismaharini dan Bambang DH Walikota dan Wakil Walikota Surabaya terpilih hingga saat ini belum bisa dipastikan harinya. Informasi mengenai surat Mendagri dari Pemprov Jawa Timur juga simpang siur.
Saat dicek ke Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Surabaya, surat Mendagri dari Gubernur Jawa Timur belum diterima Sekwan.
"Sebenarnya, kita sudah mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (27/09/10) mendatang. Ya kita tunggu saja, kalau Sabtu (25/09/10) besok sudah diterima Sekwan, Banmus tetap bisa dilaksanakan Senin dengan agenda penjadualan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya," terang M Machmud anggota Banmus DPRD Surabaya.
Machmud mengatakan, proses penjadwalan pelantikan memang diperlukan koordinasi antara DPRD Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur. Untuk itu, setelah ditetapkan jadual pelantikan, DPRD Surabaya akan kirim kembali ke Gubernur untuk dimintakan konfirmasinya bisa apa tidak dengan jadwal tersebut. Termasuk Pemkot Surabaya serta Walikota dan Walikota Surabaya terpilih.
"Untuk sidang paripurna sendiri sifatnya istimewa. Artinya, sidang paripurna tidak harus kuorum untuk bisa melantik Walikota dan Wakil Walikota. Jadi berapa pun undangan yang hadir, pelantikan tetap bisa dilaksanakan," jelasnya.
Sementara itu, Wisnu Sakti Buana Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan sebaliknya. Surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah sampai di DPRD Surabaya, Jumat (24/09/10) ini akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya pada Senin (27/09/10) mendatang.
Wisnu juga mengatakan, seharusnya pelantikan bisa dilaksanakan antara pada tanggal 29 dan 30 September mendatang. Berhubung pada tanggal itu, Soekarwo Gubernur Jatim tidak bisa karena ada kepentingan sehingga dipastikan pada 1 Oktober.
WISNU menambahkan, pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya terpilih memang terlalu mepet dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, disebutkan bahwa pelantikan kepala daerah maksimal 30 hari setelah pengajuan hasil rapat paripurna DPRD.
Namun demikian, proses penentuan jadwal pelantikan yang cukup lama sejak penetapan Walikota dan Wakil Walikota , terang Wisnu, PDI Perjuangan tidak merasa dihambat atau dirugikan dalam soal ini. Tapi justru, yang dirugikan adalah warga Surabaya sendiri," ungkapnya.
Tidak hanya itu, akibat jadual pelantikan yang tidak segera ditetapkan, banyak kebijakan strategis yang berhubungan dengan warga Surabaya terhambat seperti halnya penyusunan RAPBD 2011. Kalau penyusunan RAPBD 2011 molor, berarti banyak agenda kegiatan lainnya juga molor. wan/bsn
