DPRD Tolak Pemkot Surabaya jual aset
08-10-2010
beritasurabaya.net - DPRD Kota Surabaya menolak rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjual aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupa lahan yang berada di luar Surabaya.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Agus Santoso, mengatakan, keinginan wali kota menjual aset adalah ide yang tidak perlu didukung melainkan harus dipertanyakan.
"Tugas pemkot itu di antaranya adalah mempertahankan aset, bukan malah dijual," kata Agus di kantornya, Jumat (8/10/2010).
Dia mengindikasikan ada hal yang tidak beres atas rencana penjualan aset itu yang di antaranya adalah lahan hasil ruislag atau tukar guling tanah seluas 38 hektar di Ujung Pangkah, Gresik.
Agus mencurigai aset itu sengaja hendak dilepas karena ada pihak ketiga yang sudah mengincar. Apalagi nilai jual objek pajak (NJOP) tanah aset milik pemkot itu hanya Rp5 ribu per meter persegi.
"Saya tidak mau menyebut siapa pihak ketiga itu. Namun perlu diduga hendak dilepas ke pihak lain yang sudah lama mengincar lahan itu," ujar Agus yang juga ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya ini.
Dia menegaskan Pemkot semestinya mengamankan aset dengan cara menyertifikatkan aset tersebut. Ia pun mencurigai tanah yang hendak dijual ini belum disertifikatkan kerena berdasarkan hasil dengar pendapat dengan DPRD Surabaya, dari 27 ribu hektar aset pemkot, yang disertifikatkan baru 15 persennya saja.
Agus juga menyentil kenapa pemkot ingin menjual aset itu, sedangkan beberapa tahun silam mau justru menerima pengajuan ruislag yang tanah penggantinya diberikan di Gresik. "Sampai kapanpun, saya tidak akan setuju penjualan aset," ujarnya.
Pendapat berbeda diutarakan anggota Komisi A Bidang Hukum DPRD Surabaya Erick Reginal Tahalele. Erick mengatakan rencana penjualan itu perlu dikaji ulang. Meski demikian ia menyetujui jika pemkot hendak melepas tanah yang ada di luar Surabaya.
"Memang bisa dilepas asalkan sesuai prosedur. Jika tidak dilepas, justru pemkot yang akan rugi. Sebab dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2010, setiap tanah yang telantar selama tiga tahun berturut-turut, bisa diambil alih oleh pemerintah daerah setempat," ujar Erick.
Karena aset itu ada di Gresik, lanjutnya, jika ditelantarkan bisa diambil alih oleh pemerintah setempat," jelasnya. bsn4
