Risma ngotot tarik pajak ke PKL
14-10-2010
beritasurabaya.net - Walikota Surabaya Tri Rismaharini ngotot menarik pajak bagi pedagang kaki lima (PKL). Dia tetap mengajukannya Raperda pembahasan pajak untuk PKL di DPRD Surabaya.
Risma mengatakan rencana penarikan pajak PKL tersebut bukan untuk menambah beban para PKL, namun untuk menggali potensi bagi para penjual jalanan agar lebih berkembang.
"Jika diambil positifnya, rencana ini bisa membuat para PKL lebih berkembang. Sebelum pajak ini benar-benar diterapkan akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu kepada para PKL. Tujuannya pemahaman terhadap Pajak itu sendiri," ujar Risma saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (14/10/2010).
Training tersebut akan melibatkan para PKL yang dinilai layak untuk dikembangkan usahanya. Selain itu tidak sembarang PKL yang akan dibina. "Tidak mungkin serta merta kita tarik pajak kepada para PKL. Terlebih dahulu para PKL akan kita bina," imbuhnya.
Risma menjelaskan, PKL yang akan dikenakan pajak usaha restoran sebesar 10 persen dari transaksi tersebut, adalah PKL yang sudah berada di dalam binaan Pemkot, atau yang berjualan di sentra PKL yang ada di Surabaya.
Sedangkan para PKL kecil yang selama ini menempati lahan yang dilarang Pemkot Surabaya tidak akan masuk dalam skenario. Pemkot berasumsi, bahwa PKl yang beraktivitas di sentra PKL tersebut berpenghasilan lebih dari satu juta dalam sebulan.Para PKL dengan posisi yang sudah mapan inilah yang akan diberi training untuk dikembangkan dan dikenai pajak Restoran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Soehartojo menjelaskan, bahwa sasaran penarikan pajak tersebut bukan kepada PKL, melainkan pembelinya. "Jadi yang berkewajiban membayar pajak 10 persen itu pembeli yang membeli dagangan di PKL, bukan PKL nya yang kita tarik," kata Soehartojo.
Namun Soehartojo juga menjelaskan jika tahap pertama yang akan dikenai pajak ini adalah para PKL binaan Dinas Koperasi. Setelah itu dikenakan pada PKL lainnya secara bertahap.
Dengan pengenaan pajak pada PKL ini nantinya PAD Pajak Restoran yang sekarang ini Rp 115 miliar diperkirakan naik menjadi 123 miliar pada tahun 2011. bsn3
