Penghuni kos akan kena pajak 5%
19-10-2010beritasurabaya.net - Mulai Januari 2011, pemerintah kota Surabaya berencana menerapkan pajak kos-kosan. Pemkot akan memberlakukan pajak sebesar 5% untuk setiap penyewa kamar kos.
Jika dibuat rata-rata tarif kos di Surabaya Rp 400.000, ditambah pajak 5%, maka tarif kos naik menjadi Rp 420.000.
Saat ini, rancangan peraturan daerah (raperda) usulan pemkot sudah tersebut sudah dalam pembahasan oleh panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya.
Kepala Bidang Pendapatan dan Pajak Pemkot Surabaya, Joestamadji mengatakan, kebijakan baru tersebut berdasarkan pemikiran bahwa, setiap orang yang menikmati layanan dikenai pajak.
Namun Joestamaji menegaskan, bahwa biaya kenaikan akibat pajak tersebut tidak dibebankan kepada pemilik kos, tapi kepada penyewa sebagai pengguna layanan kamar kos.
"Perlu diingat, pemilik kos tidak akan membayar pajak itu, tapi pengguna jasa layanan itu yang dibebani, ujar Joestamadji.
Dalam raperda pajak kali ini, pemkot menyebutkan definisi untuk kos-kosan termasuk dalam pajak hotel. Penarikan didasarkan pada pelayanan yang disediakan oleh pengelola rumah sewa. Pajak hotel tersebut menyangkut jasa motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
Untuk rumah kos, Pemkot akan memberlakukan pajak, jika jumlah kamar yang dimiliki rumah kos lebih dari 10. Rumus penarikan pajak adalah potensi pajak hotel sama dengan tarif dikali jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel.
Sementara itu, Ketua Pansus Pajak DPRD, Rio Pattiselanno mengatakan, pihaknya saat ini mulai menggodong raperda tersebut. Ada beberapa masalah yang perlu dikaji ulang. Yakni mengenai, kos-kosan seperti apa yang akan dibebani pajak? Apakah kos-kosan besar atau yang kecil juga masuk dalam kriteria pemkot.
Tim pansus mencoba untuk mengklarifikasi."Kita mencoba untuk mengklasifikasikan dulu. Dan butuh data banyak, serta ribet," ujarnya.
Rio mencontohkan, di Surabaya, ada kos-kosan tiap bulan tarifnya Rp 7,5 juta. Namun, jumlahnya tidak lebih dari 10 kamar. Sedangkan di sekitar perkantoran dan kampus kos-kosan tarifnya Rp 200.000. Dan kos-kosan yang tarifnya kecil, jumlahnya banyak sekali.
"Nah, apakah yang tarifnya kecil ini termasuk dikenai pajak? Itu nanti kita bahas lebih mendalam," ujar Rio.
Penerapan pajak kos - kosan ini tentu berimbas sangat besar, pasalnya para penyewa kos di surabaya di dominasi oleh mahasiswa dan keluarga yang tidak mampu. jika tidak dikaji lebih dalam, penerapan pajak kos ini akan berbuntu pada masalah sosial. bsn3
