Surabaya kejar target pajak dari PBB
21-10-2010
beritasurabaya.net -Pemkot Surabaya mengharap kenaikan target perolehan pajak Surabaya pada 2011 diharapkan dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Enam pajak lain yang sudah lama dikelola Pemerintah Kota Surabaya tidak mengalami kenaikan berarti.
Kepala Dinas Pendapatan Surabaya Suhartoyo mengatakan, selama ini pemerintah sudah mengelola enam jenis pajak. Untuk enam jenis pajak itu, kenaikan target berkisar 0 sampai 14,94 persen. “Untuk enam jenis pajak itu, tahun ini ditargetkan terkumpul Rp 581 miliar. Untuk tahun depan diproyeksikan Rp 613 miliar,” ujarnya di Surabaya, Kamis (21/10/2010).
Tahun depan, pendapatan total Surabaya dari sembilan jenis pajak Rp 1,64 triliun. Enam jenis pajak yang sudah dikelola selama ini tidak terlalu diandalkan untuk memenuhi proyeksi tersebut. Sementara pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan pajak air tanah diharapkan menyumbang Rp 1,04 triliun. Tiga jenis pajak itu mulai dikelola Pemerintah Kota Surabaya pada 2011.
Mulai tahun depan, Surabaya termasuk kota yang mendapat hak mengelola sendiri PBB. Selama ini, Surabaya hanya mengumpulkan lalu menyerahkannya ke pusat. Selanjutnya pusat membagi PBB untuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di masa lalu, Surabaya hanya mendapatkan 30% dari total PBB. Dari PBB, Surabaya menargetkan tambahan pendapatan Rp 660 miliar atau lebih tinggi dari perolehan enam jenis pajak lain yang selama ini dikelola Surabaya.
Surabaya berhak mengelola sendiri BPHTB. Peraturan daerah tentang pengumpulan dan pengelolaan itu sudah dibuat. Dari BPHTB ditargetkan tambahan pendapatan Rp 350 miliar. Sementara jenis pajak baru lain yang mulai berlaku 1 Januari 2011, pajak air tanah, diharapkan menyumbang Rp 500 juta pada kas daerah Surabaya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi mekanisme pengumpulan pajak. Evaluasi itu antara lain mencari potensi kebocoran dan antisipasinya.
“Kerugian akibat kebocoran pajak bukan dirasakan oleh pemkot. Masyarakat rugi karena program kekurangan dana untuk dijalankan,” tuturnya. bsn3
