DPRD: Pembongkaran reklame bertendensi
23-10-2010
beritasurabaya.net - DPRD Kota Surabaya mengkritisi kebijakan Walikota Surabaya Tri Rismaharini terkait rencana kenaikan pajak reklame, dan masalah pembongkaran reklame yang dituding bertendensi.
Anggota DPRD mengaku heran dengan kinerja penertiban reklame yang tidak terpusat di tegah kota. Melainkan menjurus ke pinggiran kota. Padahal suasana penataan reklame di tengah kota lebih buruk.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf menilai bahwa upaya penertiban yang dilakukan Pemkot tersebut hanya sebagai upaya penunjukan kekuatan oleh orang-orang dekat Walikota atau Musyafak menyebutnya sebagai 'walikota malam' dengan sasaran para pengusaha reklame.
"Saya menduga penertiban yang dilakukan selama ini sebagai bentuk pertunjukan kekuatan yang dilakukan walikota malam," ujar Musyafak, Sabtu (23/10/2010).
Musyafak menjelaskan bahwa usai penunjukan kekuatan, orang-orang di sekeliling Walikota akan bergerak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan para pengusaha reklame, tentu dengan jaminan reklame miliknya aman.
Saat ini, lanjutnya, wilayah Surabaya barat dijadikan sebagai kawasan uji kekuatan bagi para pengusaha reklame. Dia memprediksi, bakal terjadi kebocoran yang sengaja dibiarkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Musyafak menjelaskan, bahwa kebocoran yang sering terjadi adalah pada ukuran reklame. Untuk reklame bando yang ditempatkan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
Dalam aturan yang tercantum pada Perda 1 tahun 2010. Ukuran untuk reklame khusus Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) tingginya 3 meter dan lebarnya 12 meter. Namun fakta di lapangan reklame ditempat itu, dipasang dengan ukuran melebihi aturan. Hal inilah yang disebut kebocoran oleh Musyafak. "Ya disitu permainannya," ujar Musyafak.
Potensi kebocoran juga terjadi pada penempatan titik reklame. Sesuai dengan aturan, reklame tidak boleh di pasang di Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Embong Malang, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Pemuda, Jalan Basuki Rahmat, dan Darmo. Faktanya, jalan tersebut masih marak reklame-reklame.
"Reklame ang dipasang di jalan-jalan larangan itu, sudah tentu tidak masuk ke dapan PAD," urainya.
Musyafak mengatakan, bahwa yang terjadi, pihak Pemerintah Kota selalu berkelit ketika ditanya mengenai reklame oleh DPRD. Bahkan sampai saat ini DPRD tidak mempunyai data pasti jumlah serta titik reklame di Surabaya. DPRD selalu mendapat janji ketika meminta data reklame. bsn3
