DPRD Surabaya resmi tolak pungutan pajak PKL
04-11-2010
beritasurabaya.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menolak rencana pungutan pajak terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Hal ini terungkap dalam hearing yang digelar oleh Komisi B DPRD Surabaya, Kamis (4/11/2010). Dalam Hearing yang dihadiri oleh Dinas Pendapatan Pemkot Surabaya tersebut, Komisi B memutuskan untuk menolak rencana pungutan pajak terhadap para PKL.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Machmud menegaskan bahwa kebijakan pungutan pajak terhadap PKL dinilai terlalu memberatkan para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari berdagang.
"Kami putuskan untuk menolak rencana itu sebab program itu tidak mencerminkan unsur kerakyatan. pedagng itu sudah sulit, jangan diberi beban lagi," ujar Machmud.
Menanggapi rencana Walikota Surabaya untuk melakukan pembinaan kepada para PKL terlebih dahulu sebelum menerapkan penarikan pajak, Machmud menilai bahwa pembinaan yang akan dilakukan oleh Pemkot tersebut hanya akal-akalan untuk meloloskan program pajak untuk PKL.
Dia menegaskan, dibina seperti apapun, kebijakan ini sudah pasti akan memberatkan para pedagang."Tidak ada pembinaan, itu hanya akal-akalan saja. Coba sekarang dipikir, mau dibina seperti apa?," tanya Machmud.
Machmud menilai, bahwa penggusuran yang kerap dilakukan oleh Pemkot saja, sudah memusingkan para pedagang, apalagi ditambah beban dengan penarikan pajak.
Jika pajak tetap diterapkan, Komisi B DPRD Kota Surabaya yakin akan mengurangi konsumen para PKL dan mengakibatkan turunya pendapatan PKL."Kalau diterapkan, pasti konsumen PKl akan berkurang, jika diteruskan, saya yakin akan banyak pengangguran baru yang muncul," pungkasnya. bsn3
