Politik & Pemerintahan

Tak Serahkan Fasum, Pengembang Bisa di Blacklist

04-11-2010

beritasurabaya.net - Untuk Pengembang yang ada di Surabaya, mulai sekarang harus berhati-hati dan jangan main-main lagi soal fasilitas umum (Fasum) yang ada di wilayahnya.

Karena untuk fasum harus segera diserahkan ke Pemkot Surabaya, begitu lahan 60% sudah terbangun.

Kalau pengembang masih suka bermain-main dengan Fasum, bakal terkena sanksi ringan hingga berat yakni akan diblack list. Pasalnya, dewan siapkan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilita (PSU) dan akan diparipurnakan Senin (09/11/10) depan.

Baktiono Ketua Pansus PSU mengatakan, raperda dibuat berdasarkan Permendagri Nomor 9/2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah serta Permenpera Nomor 2/ 2010 tentang Rencana Strategis Kemenpera Tahun 2010-2014.

Baktiono menegaskan, Dalam Permendagri dan Permenpera, secara detil ada aturan, Fasum apa saja yang harus dimiliki pengembang dengan luasan lahan lebih dari 3 hektar atau sama dengan 3 hektar, kapan harus diserahkan, bagaimana penyerahannya serta apa sanksinya, dijabarkan.

Sementara Pemkot sendiri hingga saat ini belum ada aturan tegas soal PSU. Itu sebabnya, Raperda ini diperlukan agar tidak terjadi kasus-kasus di mana pengembang belum serahkan Fasum meski mereka sudah bertahun-tahun mengembangkan wilayahnya.

?Setiap pengembang yang menyerahkan site plan juga memberikan kuasa atas lahan 40% yang akan diberikan ke Pemkot Surabaya. Site plan yang diserahkan juga tidak boleh diubah peruntukkannya. Dengan aturan ini, pengembang tidak bisa lagi memainkan Fasum, karena Pemkot bisa mengambil paksa jika Fasum tidak diserahkan setelah 60% kawasannya terbangun. Ini sudah kewajiban pengembang serahkan Fasum dan berbeda dengan sebelumnya, serahkan Fasum bukan kewajiban pengembang sehingga kapan diserahkan juga tidak jelas," terang Baktiono, Kamis (04/11/10).

Selain itu, pengembang juga harus ikut merawat dan memperbaiki Fasum yang sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya. Dengan cara ini, Fasum yang diserahkan ke Pemkot dalam kondisi tetap baik dan terpelihara.

Baktiono juga menambahkan, mengingat dulu tidak ada aturan tegas, ada pengembang lari. Padahal belum menyerahkan Fasum ke Pemkot, yakni Benowo Indah. Akibatnya, Fasum itu tidak bisa diambil Pemkot karena memang belum diserahkan pengembang.

Pemberian sanksi yang dikenakan pengembang, lanjut Baktiono, diberlakukan secara bertahap mulai peringatan tertulis, pembayaran denda Rp 50 juta, pengambilan Fasum secara paksa dan di black list.

Bagi pengembang CBD (Central Business Distric) dengan luasan lahan 25 hektar wajib menyerahkan 40% luasan lahannya sebagai Fasum. Pengembang yang membangun kawasan dengan sistem deret dengan luasan lahan 3 hektar menyediakan 25% untuk Fasum. Sedangkan pengembang yang membangun kawasan jasa dan perdagangan dengan luasan lahan lebih atau sama dengan 3 hektar menyerahkan 20% lahannya untuk Fasum.

Fasum yang harus disediakan pengembang diantaranya adalah, tempat ibadah, kantin, jalan, tempat pembuangan limbah dan ruang terbuka hijau lainnya. wan/bsn