Politik & Pemerintahan

PURI Berkeluh Kesah Ke Dewan

05-11-2010

beritasurabaya.net - Panitia Khusus (Pansus) Kenaikan Pajak Reklame DPRD Surabaya, Jumat (5/11/10) menerima perwakilan Persatuan Usaha Reklame Indonesia (PURI) diruang Komisi B.

Saat itu, perwakilan PURI menyampaikan keluh kesahnya seputar pemberlakukan Perwali 56/2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perwali 57/2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame pada Kawasan Khusus di Surabaya.

Selain pemberlakuannya terbilang mendadak, pergantian Perwali itu juga tak pernah disosialisasikan kepada para biro reklame. Bahkan tarif sewa yang ditetapkan dalam Perwali sesuai dengan pembagian kelas jalan, sangat memberatkan para pengusaha atau biro reklame.

"Yang pasti, ke depan, para pengusaha reklame akan lesu. Ini justru tak membantu, tapi malah mencekik biro," ujar Nanang, salah satu perwakilan PURI yang hadir saat itu.

Nanang juga menambahkan, PURI juga menyampaikan keberatannya terhadap Perda Reklame, khususnya pasal 33 tentang pajak reklame yang mencapai 25 persen.

"Ini sudah sejak lama kita protes karena memberatkan biro, namun sampai saat ini tak pernah dihiraukan pemkot. Karena itu, kita sampaikan dihadapan Pansus, agar masalah ini juga menjadi pertimbangan," terang Nanang.

Dalam pertemuan yang diterima Ketua Pansus Pajak Daerah Rio Pattiselanno, perwakilan PURI juga menyampaikan tentang birokrasi pengurusan reklame yang tak lancar. Misalnya yang terkait aturan di Perda, bahwa pengurusan perpanjangan izin harus dilakukan minimal dua bulan sebelum jatuh tempo.

"Namun kenyataannya, saat waktunya kurang seminggu, kita mengurus perpanjangan izin, pengurusannya malah diputar-putar sehingga saat izin diberikan justru melebihi dua hari dari tanggal jatuh tempo. Jika demikian, kita tetap kena sanksi administrasi dan pajak, ini kan tidak benar," tukas Taufik, perwakilan lainnya.

Sementara, anggota Pansus Blegur Prijanggono membenarkan adanya birokrasi yang tak becus seperti itu.

"Ini sudah berlangsung lama, memang seperti itu adanya," ujar politikus Partai Golkar yang sebelum menjadi dewan, memang intens di biro reklame.

Rio Pattiselanno pada akhir pertemuan menegaskan, laporan dari PURI ini akan dipertimbangkan dan dianggap sebagai masukan untuk pembahasan di Pansus.

"Kita juga akan memanggil persatuan lainnya, agar dalam pembahasan ini lebih rinci," ungkap Rio Pattiselanno. ries/bsn

Foto: Perwakilan PURI yang bertemu Pansus Pajak Daerah di DPRD Surabaya.