Perwali Pajak Reklame Langkahi Undang-Undang
20-11-2010
beritasurabaya.net - Perwali 56 dan Perwali 57/2010 terkait nilai sewa reklame, dianggap menyalahi aturan.
Perwali itu justru dianggap berseberangan dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam UU tersebut pasal 49 ayat 5 menyebutkan cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pasal (3) ditetapkan dengan peraturan daerah (perda). Kemudian ayat 6 menyatakan nilai perhitungan sewa reklame sebagaimana dimaksud pasal (5) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Perhitungan nilai sewa reklame justru langsung diatur dalam perwali, sedangkan UU 28/2009 mengamanatkan bahwa perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan perda.
Wishnu Wardhana Ketua DPRD Surabaya mengatakan, dalam perwali yang menyebutkan perhitungan pada kenaikan pajak reklame tidak memenuhi kaidah perundang-undangan.
"Mestinya perwali ini disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya UU 28 tahun 2009," ujar Wishnu, Sabtu (20/11/2010).
Sementara di satu sisi, Pansus di DPRD Surabaya masih membahas raperda Pajak Daerah, tapi perwali untuk pajak reklame sudah keluar. ries/bsn
Foto : Wisnu Wardhana Ketua DPRD Kota Surabaya
