MK: Penyelenggara Pemilukada Surabaya Tak Konsisten
30-06-2010
Jakarta, beritasurabaya.net – Mahkamah Konsitusi dalam putusannya,
Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010 menyebutkan bahwa ada kebijakan tidak konsisten yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada Kota Surabaya
mulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS terkait penghitungan ulang terhadap suara tidak sah.
Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan suara masing-masing pasangan. Terlebih lagi jumlah suara yang tidak sah sangat banyak, sehingga menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara secara keseluruhan di seluruh Kecamatan di Kota Surabaya kecuali di Kecamatan Bulak, Kecamatan Semampir, Kecamatan Krembangan, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan Putat Jaya yang berada di Kecamatan Sawahan dan di Kelurahan Wiyung yang berada di Kecamatan Wiyung.
MK berpendapat bahwa jumlah suara tidak sah sejumlah 39.307 adalah sangat banyak dan mempunyai arti yang signifikan dalam Pemilukada Kota Surabaya (sesuai Lampiran Model DA-1 KWK mengenai Rekapitulasi Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 di KPU Kota Surabaya).
Dapat dipastikan bahwa dalam jumlah yang banyak tersebut terdapat suara yang sah tetapi dinyatakan tidak sah karena coblos tembus. Hal ini berarti merugikan pemilih yang telah memberikan suaranya untuk pasangan calon tertentu dan akan mengurangi legitimasi Pemilukada Kota Surabaya.
Dalam hal ini menurut MK, demi validitas perolehan suara masing-masing
pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara
masing-masing calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang
menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010, tanggal 25 Mei 2010, pada setiap kotak suara Pemilukada Kota Surabaya Tahun 2010 sesuai rekomendasi Panwaslu Kota Surabaya Nomor 147/PANWASLUKADA/VI/2010 tanggal 2 Juni 2010. bsn4
