Bahas APBD tanpa RPJMD Tak Masalah
23-11-2010
beritasurabaya.net - Pembahasan APBD 2011 yang sampai saat ini belum dilakukan, masih disibukan seputar legalitas pembahasan yang tanpa didahului pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun, Kepala Bappeko Surabaya Hendro Gunawan yang baru saja jabatannya didevinitifkan menegaskan, jika pihaknya tetap akan mengacu pada PP 28.
Menurut dia, dalam PP itu, yang digunakan untuk membahas APBD 2011 dan juga terkait adanya kepala daerah baru, maka tak perlu menunggu selesainya pembahasan RPJMD.
"Dalam PP 28 itu, dasar pembahasan APBD 2011 cukup dengan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Itu juga nantinya sesuai dengan RKPD yang telah dikeluarkan Perwalinya," ungkap Hendro Gunawan, Selasa (23/11/2010).
Ditambahkan Hendro, sesuai dengan aturan yang ada, pembahasan RPJMD itu bisa diselesaikan maksimal setelah enam bulan kepala daerah terpilih dilantik.
"Dengan begitu, rancangan APBD 2011 tak menyalahi aturan jika dibahas lebih dulu tanpa adanya pembahasan RPJMD. Kan aturannya juga sudah ada jika kita bisa menggunakan dokumen RKPD atau dokumen RPJMD sebelumnya. Hal ini juga sudah kira review dan kita sampaikan ke eksekutif serta legislatif," tandas Hendro.
Yang jelas, pemkot berupaya agar ada percepatan pembayaran APBD 2011 sehingga program pemerintah tak ada yang molor.
Hendro sendiri menegaskan, pemkot akan segera mengajukan draft RPJMD ke dewan. Maksimal, kata dia, draft itu sudah ada di tangan dewan paling lambat Desember 2010. ries/bsn
