Prof Djoko : Perwali Reklame Batal Demi Hukum
09-12-2010
beritasurabaya.net - Perwali 56 dan 56 terkait pengaturan nilai sewa dan pajak reklame yang dipermasalahkan di tingkat legislatif, menurut Prof Djoko Mursinto pakar perpajakan Unair justru tak bermasalah.
Ini karena konsideran Perwali itu adalah Perda 8/2006 tentang Reklame dan Pajak Reklame. Namun seiring dengan berlakunya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per 1 Januari 2010, otomatis Perda Reklame itu gugur atau harus dicabut dan Perwali yang ada batal demi hukum.
Bahkan Prof Djoko juga menjelaskan, upaya terbitnya Perwali 56 dan 57 itu seolah berupa tindakan menyalip di tikungan. Artinya ada niatan tertentu sepanjang Perwali itu diberlakukan dan umurnya pun tak bakal panjang.
"Dengan hadirnya UU 28/2009 yang diundangkan sejak 1 Januari 2010 sesuai pasal 185, maka Perda yang ada juga harus menyesuaikannya. Perda 8/2006 kan berupa aturan lama, sementara yang baru berupa Raperda Pajak dan Retribusi Daerah masih dalam pembahasan. Artinya, jika sudah disahkan, maka Perda itu harus ada Perwali yang baru. Tapi sejujurnya, walau ada Perda lama, namun UU 28/2009 sudah berlaku, secara otomatis Perwali 56 dan 57 batal demi hukum," tandas Prof Djoko saat mengikuti dengar pendapat di Komisi B DPRD Surabaya, Kamis (09/12/2010).
Begitu juga dengan alasan yang diungkapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini jika pemberlakukan Perwali itu mengacu pada pasal 180 ayat 1 UU 28/2009 yakni sebelum adanya Perda yang baru maka Perwali masih mengacu pada Perda yang lama.
Hal ini dianggap Prof Djoko sebagai upaya memaknai UU secara setengah-setengah.
"Padahal sudah jelas tertuang di pasal 184 dan 185 UU 28/2009. Di situ tertulis jika UU itu diundangkan sejak 1 Januari 2011. Artinya UU itu berlaku, maka Perda yang ada pun harus dicabut dan segera diganti dengan yang baru. Nah, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah masih dibahas, jadi Perwali yang ada sesuai UU itu, batal demi hukum," tandas Prof Djoko. ries/bsn
Foto: Prof Djoko Mursinto Pakar Perpajakan Unair.
