Berguru ke DPR RI, Pelajari Siapa Yang Dibidik
27-12-2010
beritasurabaya.net - Pembentukan panitia hak angket sudah dilakukan DPRD Surabaya, namun langkah yang diambil tetap penuh perhitungan.
Walau kesan perang terhadap Wali Kota sangat kental, namun DPRD Surabaya tetap tak mau salah langkah.
Panitia yang terdiri dari 11 orang itu, tetap ingin berguru ke DPR RI, terkait penggunaan hak angketnya. Panitia memang belum menjadwalkan untuk memanggil para pejabat terkait.
Hak angket itu sendiri digunakan anggota dewan sebagai kelanjutan atas hak interpelasi yang sudah diparipurnakan. Anggota dewan melakukan interpelasi terhadap wali kota atas terbitnya dua Perwali 56 dan 57 terkait perhitungan nilai sewa reklame di Surabaya.
Namun hak angket yang digunakan dewan memang sudah tak bisa ditawar lagi. Bahkan dalam rapat Badan Musyawarah, Senin (27/12/2010), diputuskan untuk melakukan konsultasi ke DPR RI.
Disampaikan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana, pihaknya memang belum pengalaman dalam hal penggunaan hak angket. Sementara, DPR RI lebih berpengalaman karena telah menggunakan hak inisiatif dewan itu dalam kasus Bank Century dan beberapa kasus lainnya yang merugikan negara.
"Entah kepada komisi mana kita akan ditemukan. Yang jelas kita akan menghadap ketua DPR RI dulu. Kita ingin lebih tahu proses setelah hak angket itu diselesaikan, termasuk bertanya tentang kewenangan seorang pejabat dalam mengeluarkan kebijakan," kata Wishnu yang juga ketua Banmus.
Dengan konsultasi itu, dewan tentu ingin menentukan langkah lanjutan setelah hak angket berjalan. Jangan sampai langkah itu berhenti setelah hak angket dilakukan. ries/bsn
