Politik & Pemerintahan

Pemkot Akui Sudah Perjuangkan Warga Tanjungsari

28-12-2010

beritasurabaya.net - Dituding ada kongkalikong dengan pihak PT Dharmala Land, Pemkot Surabaya membantahnya.

Bahkan pemkot mengatakan telah membela warga Tanjungsari terkait pencaplokan lahan seluas 35 hektare di Sukomanunggal.

Hal itu dibuktikan dengan telah berkirim suratnya wali kota (saat itu Bambang DH, red) ke BPN untuk membekukan sertifikat hak guna bangunan lahan yang dikuasai investor.

Keterangan itu terungkap dalam hearing kedua di Komisi B DPRD Surabaya, Selasa (28/12/2010). Saat itu, perwakilan Bagian Hukum Kota Surabaya, Yayuk menjelaskan jika upaya pembekuan sertifikat sudah dilakukan wali kota.

"Pak wali telah mengirimkan surat tersebut ke BPN. Bahkan sudah dua surat dikirimkan pada 2009, nyatanya sampai sekarang tak ada jawaban," kata dia.

Keseriusan pemkot dalam menangani masalah itu tak sekadar berkirim surat saja. Pemkot juga telah membentuk tim untuk menangani masalah tersebut.

Dari hasil kerja tim, diketahui bahwa lahan warga seluas 35 hektare benar-benar dicaplok Dharmala Land.

Namun belakangan, ada juga sikap pemkot yang mengecewakan warga. Yakni keluarnya SK Wali Kota tentang adanya luasan lahan seluas 16,7 hektare yang benar-benar milik petani atau warga setempat, bukan dengan luas total 35 hektare.

Rupanya, SK itulah yang digugat Dharmala Land di PTUN hingga sampai tingkat MA dan kasus itu pun dimenangkan pemkot.

Sementara warga yang menuding pemkot tak segera mengeksekusi lahan karena dianggap ada kongkalikong, juga dijelaskan Bagian Hukum. Menurut Yayuk, eksekusi itu hanya dilakukan untuk administrasinya saja, bukan lahan. Itu karena kasusnya hanya digugat melalui PTUN.

Sementara Ketua Komisi B Muhammad Machmud menyatakan, karena pihak BPN yang diundang kemarin tidak hadir, hearing belum bisa menghasilkan keputusan yang signifikan. Machmud berjanji kepada warga Tanjungsari, untuk tetap mengundang BPN dalam hearing selanjutnya. ries/bsn