Politik & Pemerintahan

Raperda pajak daerah rampung, 2 Perwali Mubazir

30-12-2010

beritasurabaya.net - Perwali Nomor 70 dan 71 tahun 2010 yang diterbitkan Wali Kota Tri Rismaharini sebagai revisi perwali 56 dan 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame, diprediksi tak bertahan sampai satu bulan. Pasalnya, Perwali ini tergantung pada raperda pajak daerah yang kini dibahas DPRD Kota Surabaya. Jika raperda disahkan, perwali harus diubah dan menyesuaikan raperda tersebut.

Saat ini, pansus yang membahas raperda pajak daerah sudah hampir menyelesaikan pembahasannya. Pansus terus mengebut pembahasan sebab masa kerja pansus bakal berakhir awal Januari 2011 nanti. “Pembahasan pansus sudah 80%. Kita bisa minta perpanjangan masa kerja, bisa juga tidak. Tapi sepertinya tidak,” kata Wakil Ketua Pansus Mochammad Machmud, Kamis (30/12/2010).

Jika raperda disahkan, lanjutnya, maka Perwali 70 dan 71 harus diubah sebab perwali tersebut acuannya masih menggunakan perda lama yakni nomor 10 tahun 2009 tentang penyelenggaraan reklame. Sedangkan di raperda pajak daerah nanti, pajak reklame masuk dalam raperda tersebut.

Machmud sempat menyindir Pemkot membuang-buang energi dengan merevisi perwali 56 dan 57. "Sejak awal DPRD sudah meminta perwali dicabut sambil menunggu raperda pajak daerah disahkan. Sebab ketika perwali diterbitkan, sekitar dua minggu sebelumnya DPRD sudah membentuk pansus raperda pajak daerah," ujarnya.

“Jadi percuma saja ada perwali baru kalau nantinya harus direvisi lagi. Kenapa sih tidak mau menunggu raperda pajak daerah disahkan? Kan waktunya tidak lama lagi,” kata Machmud.

Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana menambahkan, masa kerja pansus bakal selesai 5 Januari. Ia berpendapat sama semestinya tidak perlu ada revisi perwali 56 dan 57. “Sebetulnya kita juga sudah mengingatkan tidak usah memikirkan perwali. Lebih baik mikir KUA-PPAS dan RAPBD 2011,” ujar Wisnu.

Ketua DPC PDIP ini juga membenarkan jika raperda pajak daerah sudah disahkan, mau tidak mau pemkot harus mengubah perwali 70 dan 71.

Menurut dia, hal ini sangat dia sayangkan. Keinginan dewan adalah minta dibatalkan, ya sudah dibatalkan saja. Apalagi raperda pajak daerah sedang dalam pembahasan di dewan. Kalau sudah disahkan, otomatis harus dikeluarkan perwali baru.

“Buat apa? Daripada buang-buang waktu, energi dan biaya. Sudah batalkan dulu. Sehingga komunikasi dengan dewan juga bakal lebih bagus,” ujar Wisnu.

Bahkan ia mengatakan dewan sudah menyusun agenda bahwa 5 Januari nanti raperda pajak daerah akan disahkan. “Kalau benar didok tanggal 5 Januari, umur perwali hanya berapa hari?” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Joestamadji mengakui perwali memang harus berganti jika raperda pajak daerah sudah disahkan.

"Perwali 70 dan 71 ini merupakan revisi perwali 56 dan 57. Jika nanti raperdanya sudah disahkan, ya perwalinya akan diganti, disesuaikan dengan perda baru,” kata Joestamadji. bsn2