PBB Galang Dukungan Untuk Judicial Review
02-01-2011
beritasurabaya.net - Ketua Umum PBB, MS Kaban mengatakan, pihaknya sudah menggalang dukungan dari seluruh partai-partai nonparlemen untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa pasal verifikasi parpol.
Partai Bulan Bintang (PBB) akan berjuang mati-matian untuk melawan proses verifikasi parpol untuk peserta pemilu 2014.
Proses verifikasi parpol akan dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mulai 17 Januari dan diperkirakan sampai Juli.
Kaban menegaskan, sebenarnya masalah verifikasi parpol tak menjadi masalah bagi PPB sebab semua syarat pasti terpenuhi. Namun, ia merasa kasihan terhadap partai kecil yang didzolimi partai besar.
Dan PBB, lanjut ia, akan lebih memilih opsi ikut berjuang membela partai nonparlemen lain guna menentang munculnya oligarki kekuasaan yang didominasi parpol besar.
"Itulah mengapai kami ikut mengajukan judicial review ke MK. Karena jika hal itu dibiarkan sama saja tak ada bedanya dengan partai semasa Orde Baru. Kami berjuang sebab ini menjadi masalah dan keadilan harus diperjuangkan," jelas Kaban di pada acara pelantikan pengurus DPC PBB se-Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Minggu (02/01/2011).
Kaban mengungkapkan, persyaratan agar parpol bisa ikut pemilu adalah kepengurusan yang harus ada di 33 provinsi seluruh Indonesia yang minimal terdiri atas 30 orang dan harus berada di minimal 75 persen kabupaten/kota dan minimal 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia yang disetujui oleh tingkat kabupaten/kota.
"Verifikasi parpol terlalu mengada-ngada sebab sama dengan tidak menghormati verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh institusi yang sama," ucapnya.
Kaban menjelaskan, verifikasi sifatnya sangat berat, mahal, dan cenderung hanya merupakan trik yang dilakukan partai besar untuk memberangus partai kecil. Karena itu, Kaban berharap judicial review yang akan diajukan partai nonparlemen mendapat perhatian dari hakim MK karena terkait keadilan dalam dunia partai.
"Kami sudah membentuk tim yang terdiri atas berbagai lawyer. Saat ini mereka sedang memproses untuk merumuskan masalah tentang pasal-pasal yang akan diajukan ke MK agar bisa dibatalkan," katanya. wan/bsn
