Politik & Pemerintahan

Pejabat Terkait Tak Dilibatkan Bahas Perwali

04-01-2011

beritasurabaya.net - Penyelidikan atas terbitnya dua Perwali, 56 dan 57 yang dipersoalkan Panitia Angket DPRD Surabaya, memasuki kerja lanjutannya. Kali ini yang diperiksa adanya Kepala Bagian Hukum Surabaya Suharto Wardoyo dan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya Suhartoyo.

Saat diminta penjelasannya, Suharto Wardoyo mengaku tak ikut menggodok Perwali tersebut. Bahkan pihaknya hanya menerima jadi dan tinggal menandatanganinya saja. Perwali terkait kenaikan pajak reklame itu atas usulan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

Bahkan untuk kajian hukumnya, Bagian Hukum diakui Suharto Wardoyo, memang tak pernah diajak menyusun dokumennya.

"Usulan dari Dinas Pendapatan (Perwali 56 dan 57 tahun 2010) pada 13 Oktober, sebelum tanggal itu saya tidak tahu," jelas Anang, sapaan akrab Kepala Bagian Hukum.

Anang juga banyak mengaku tidak tahu, terkait masalah proses penggodokan Perwali, sosialisasinya sampai isi Perwali itu sendiri. Namun Anang hanya menjelaskan jika pemberlakuan Perwali memang tak harus melalui sosialisasi, berbeda dengan Perda.

Dari penjelasan tersebut, Panitia Angket sangat menyesalkan mekanisme di pemerintahan saat ini. Karena dalam menerbitkan regulasi, Bagian Hukum justru tak dilibatkan.

“Ini jelas tak lazim. Apa gunanya ada Bagian Hukum jika dalam penerbitan suatu regulasi, justru tak dilibatkan. Begitu juga dengan kajian akademisnya, tak dicantumkan tanggalnya,” cetus Wakil Panitia Angket Masduki Toha.

Sementara dalam pemeriksaan kedua, Suhartoyo juga mengaku tak ikut dalam pembahasan draft Perwali tersebut.

“Saat saya masuk pada Juni 2010, Kepala Bidang Pajak Daerah Joestamadji menyodorkannya ke saya. Saya katakan, saya baru dan saya percayakan itu kepada anda yang sudah berpengalaman mengurusnya,” tandas Suhartoyo.

Bahkan Suhartoyo berkali-kali menyebut jika yang menggodok, membuat draft sampai yang mengikuti rapat pembahasannya adalah Joestamadji.

“Sebaiknya tanya saja langsung ke Pak Joestamadji, karena dia yang lebih tahu,” ujar Suhartoyo yang didesak beberapa anggota Panitia Angket seputar seberapa jauh dirinya mengetahui proses terbitnya Perwali tersebut.

Namun pada kesempatan itu, Suhartoyo mengakui jika terbitnya Perwali itu memang atas inisiatif dinasnya. Suhartoyo membantah saat dituding tentang terbitnya Perwali itu karena ada konspirasi.

Yang menarik, Suhartoyo mengaku sempat mengikuti rapat satu kali dari beberapa rapat yang digelar. Namun dirinya hanya mengikuti selama 10 menit. Dan Suhartoyo mengaku lupa tentang siapa saja pihak luar yang ikut rapat tersebut. Ini menjawab pertanyaan Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana tentang rapat pembahasan draft Perwali yang ternyata juga diikuti pihak ketiga. (ries)

Foto: Suhartoyo memberikan penjelasan dalam rapat Panitia Angket di DPRD Surabaya.