Politik & Pemerintahan

Perwali 49/2010 Warisan Wali Kota Terdahulu

05-01-2011

beritasurabaya.net - Munculnya kebijakan baru seperti Perwali 49/2010 terkait kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada PNS di pemkot, memang masih menjadi tanda tanya di dewan.

Beberapa mempermasalahkan, terbitnya Perwali itu, hanya berselang dua hari setelah pelantikan wali kota.

Namun sebagian menyatakan, jika waktu dua hari itu bukan berarti merupakan langkah kebijakan wali kota baru, tapi hanya meneruskan kebijakan wali kota lama yang memang belum sempat ditelurkan.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Surabaya Fatkur Rahman. Menurut dia, dengan adanya pergantian wali kota atau kepala daerah, suatu pemerintahan tidak sepenuhnya dimulai dari nol.

Pasti ada beberapa kebijakan pemimpin sebelumnya yang tetap dilanjutkan.

?Bisa saja Perwali itu, digodok saat dipimpin wali kota lama, dan saat Tri Rismaharini menjadi wali kota, hanya meneruskan dan mengesahkannya saja. Lihat saja, waktunya ditetapkan hanya dua hari setelah pelantikan wali kota. Kan tak mungkin membuat Perwali secepat itu, semua butuh pembahasan matang,? tukas Fatkur.

Yang jelas, dalam Perwali itu juga dicantumkan dasar-dasar penyusunannya. Dengan begitu, menunjukan jika Perwalinya disusun secara matang sebelum ditetapkan.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Machmud menjelaskan terkait ketidakadilan dalam Perwali itu. Menurut dia, di Perwali itu memang mengatur tentang tambahan penghasilan bagi PNS yang berprestasi. Tapi sanksi yang diberikan justru akan merugikan PNS yang tidak mempunyai prestasi.

Dia menyebutkan ada beberapa guru dan PNS yang mengeluhkan dengan diterapkannya Perwali itu. Bahkan, ada diantara mereka yang dipotong gajinya sekitar Rp 260 ribu karena telat masuk kantor.

"Sudah ada lima guru yang mengadu ke saya. Tapi mereka diam-diam saja," jelas Machmud.

Sebagai bukti adanya pihak yang keberatan atas diterapkannya Perwali 49/2010, Machmud lantas menghubungi seorang guru yang sebelumnya sudah mengadu kepadanya via telepon.

Dalam pembicaraan via telepon, guru berinisial S itu mengatakan, intinya dia sangat keberatan dengan diterapkannya Perwali. Salah satu keberatannya adalah telat satu menit dihitung telat satu hari, dan gajinya harus terpotong satu persen.

"Di Surabaya telat satu menit, dua menit itu wajar, disana sini macet," sesal guru tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Surabata Yayuk Eko Agustin menjelaskan, tambahan intensif yang tercantum dalam Perwali 49/2010 sesuai dengan Permendagri 913/ 2010 tentang dukungan intensif PNSD.

Itu hanya berlaku untuk PNS struktural seperti pegawai pemkot, dan tidak berlaku untuk guru.

"Kalau intensif guru langsung dari Kemendiknas, bukan dari pemkot," papar Yayuk.

Mekanisme pemberian tambahan penghasilan kepada PNS struktural sendiri melalui factor evaluation system.

"Setiap profesi akan dihitung TPP berdasarkan kriteria yang ada. Pemberian dihitung melalui bobot dan skoring," pungkasnya. ries/bsn