Politik & Pemerintahan

Penggunaan Anggaran Sementara 2011 Sesuai Prosedur

05-01-2011

beritasurabaya.net - Pembahasan RAPBD 2011 memang belum dilakukan, karena dewan masih berkutat dengan pembahasan KUA-PPAS.

Akibatnya, Surabaya terancam akan menggunakan anggaran Rp 350 miliar sesuai dengan 1/12 dari nilai total APBD sebelumnya yang sebesar Rp 4,2 triliun.

Bahkan untuk penggunaan anggaran itu, Pemkot Surabaya juga sudah menelurkan Perwalinya. Dan Perwali itu sudah diajukan sejak Nopember 2010. Ini diajukan setelah diketahui pada 30 Nopember 2010 sebagai batas akhir pembahasan RAPBD 2011, belum juga ada pembahasannya. Dengan kata lain, Pemkot Surabaya sudah bisa memprediksikan keterlambatan pembahasan RAPBD 2011.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Akhmad Suyanto menjelaskan, penggunaan Perwali yang mengatur tentang pemakaian anggaran sementara itu sudah sesuai prosedur. Pengajuannya juga sudah dilakukan sebulan sebelum batas akhir pembahasan RAPBD 2011.

?Gunakan saja dana itu, selama pembahasan RAPBD 2011 belum dimulai. Jadi tak usah dipermasalahkan,? tandas Suyanto.

Informasinya, di lingkungan dewan memang ada yang memermasalahkan munculnya Perwali itu. Alasannya, ada dugaan atau ada unsur kesengajaan di lingkungan pemkot untuk memolorkan pembahasan RAPBD.

Namun Kepala Bagian Hukum Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan, pengajuan Perwali itu sebulan sebelum massa tenggat pembahasan berakhir sudah benar.

?Pemkot melihat, selama Nopember memang belum ada pembahasan RAPBD, karena khawatir dengan pembahasan yang molor, maka Perwali itu diajukan ke Gubernur Jatim untuk dievaluasi. Itu terkait dengan penggunaan anggaran sementara pada 2011,? jelas Suharto.

Sementara terkait pembahasan KUA-PPAS yang singkat dan akan dikebut dengan pembahasan RAPBD 2011, Ahmad Suyano menilai, nantinya akan ada ruh dari fungsi dewan yang hilang.

?Karena kilat, maka bisa saja fungsi dewan hilang. Seperti fungsi kontrol dan pengawasannya, terhadap anggaran yang dibahas. Jangan sampai fungsi pelayanan publik itu hilang sehingga anggaran di APBD 2011 tak terkontrol. Anggaran itu harus dipelototi penggunaannya,? tegas Suyanto. ries/bsn

Advertising
Advertising