Politik & Pemerintahan

Poerwito Akui Perwali Dirancang Joestamadji

07-01-2011

beritasurabaya.net - Panitia Angket DPRD Surabaya, Jumat (07/01/2011) memeriksa mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Surabaya Poerwito dan pejabat saat ini, Suhartoyo.

Panitia ingin memastikan soal penolakan Poerwito yang pernah disodori draft Perwali 56 dan 57 tentang sewa reklame.

Penjelasan Poerwito sedikit memberi hiburan bagi kalangan dewan, lantaran ada beberapa jawabannya yang bernada guyonan. Bahkan beberapa kali pula, Poerwito mengaku lupa. Namun setelah diingatkan, baru dia bisa mengingat kembali beberapa hal terkait pembahasan Perwali.

Di-era Poerwito, dinas itu juga pernah mengusulkan dan membuat Perwali terkait kenaikan sewa reklame, yakni Perwali 14/2010. Perwali yang diundangkan pada 24 Pebruari 2010 itu diakui Poerwito tak diikuti dirinya dalam hal pembahasan.

Poerwito mengaku jika draft dan pembahasannya memang diserahkan ke Kepala Bidang Pajak Daerah Joestamadji. Pada Mei 2010, Poerwito sempat disodori Joestamadji draft Perwali yang saat ini menjadi polemic, Perwali 56 dan 57. Namun Poerwito menolaknya. “Saat itu saya bilang, ojok sik le (jangan dulu lah, red). Kan Perwali 14 baru saja digedok,” papar Poerwito.

Sementara Ketua Panitia Angket M Sachiroel Alim bertanya, apakah Joestamadji memberikan alasan tentang perubahan Perwali itu? Menurut Poerwito, saat itu Joestamadji menjelaskan jika Perwali yang baru untuk menata reklame yang berkeadilan. Namun setelah Poerwito tak lagi menduduki jabatan itu karena digantikan Soehartoyo, Joestamadji kembali mengajukan draft Perwali untuk merubah Perwali 14. Menurut Soehartoyo, alasan Joestamadji karena Perwali 14 itu tak adil.

“Substansinya, dalam Perwali 14 tak ada keadilan sama sekali. Seperti tidak adanya pembedaan tariff antara reklame yang berpenerangan dan tidak. Begitu juga soal ukuran, dalam Perwali 14 yang terbesar berukuran 25 meter persegi. Sementara tariff reklame berukuran di atas 25 meter persegi, disamakan. Karena untuk menata itulah, saya persilahkan untuk menggodok draft Perwali yang baru,” terang Suhartoyo.

Namun kenyataannya, dua orang yang pernah menjabat dan yang masih menjabat di Dinas Pendapatan tersebut, mengaku tak pernah mengikuti rapat pembahasan Perwali. Semua dilakukan Joestamadji selaku kepala Bidang Pajak Daerah.

“Untuk pembahasan yang sesuai bidangnya, saya percayakan kepada kelompok kerja di bidang itu,” tandas Poerwito.

Atas penjelasan itu, dewan menilai jika Joestamadji sangat memiliki peran dalam hal pembuatan Perwali yang menyangkut pajak. ries/bsn

Foto: Dua pejabat pemkot, Suhartoyo (kiri) dan Poerwito (kanan) saat menjalani pemeriksaan Panitia Angket.