Pemkot Berperilaku Makelar
10-01-2011
beritasurabaya.net - Perilaku Pemkot Surabaya yang berusaha menaikan pendapatan asli daerah dengan cara menaikan tarif pajak dan retribusi, tidak ubahnya dengan perilaku makelar.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Surabaya Muhammad Machmud.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pemkot pada 2011 berniat menaikkan pendapatan asli daerahnya. Sayangnya, langkah yang diambil hanya dengan cara menaikan tarif pajak dan retribusi, Senin (10/01/2011).
“Kalau seperti ini, makelar juga bisa merumuskannya. Tak perlu wali kota yang meminta kenaikan pendapatan dengan cara seperti itu,” tandas Machmud.
Ironinya, menaikkan pendapatan kota dengan cara itu justru menyengsarakan masyarakat, bukan malah menguntungkan.
“Seharusnya, intensifikasi dan efesiensinya tak seperti itu. Intensifikasinya bisa dengan cara menekan kebocoran agar pendapatan naik dan efesiensinya dengan cara menghilangkan anggaran yang tak perlu atau tak penting,” kata Machmud.
Selain ingin menaikkan tarif pajak dan retribusi, langkah lain yang diambil pemkot adalah dengan cara akan menciptakan sumber objek pajak baru.
“Padahal sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah tak boleh menciptakan sumber pajak baru. Ini sangat menyalahi aturan perundang-undangan yang ada,” tambah dia.
Machmud mencontohkan, saat ini di Pemkot Surabaya ada 17 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan instansi penghasil. Namun pada 2010, dari 17 SKPD itu, hanya tiga saja yang berhasil melebihi target penghasilannya, yakni Dinas Kesehatan dari target 10 miliar berhasil melampaui pendapatannya menjadi Rp 16 miliar. Dinas Kebakaran dari target pendapatan sebesar Rp 1,13 miliar, berhasil melebihi penghasilannya sampai Rp 1,343 miliar. Dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dari target Rp 1,14 miliar menjadi Rp 1,165 miliar.
“Dengan target yang ada saja, 17 SKPD penghasil kesulitan mencapai targetnya, apalagi jika pajak dan retribusinya dinaikkan. Ini sudah tidak mungkin dan jangan sampai malah membebani masyarakat,” tegas Machmud. ries/bsn
Foto: Muhammad Machmud Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya.
